PAD Masih Rendah,Bupati Mamuju Sutinah Suhardi Buka Ruang untuk Investor Tambang

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, membuka ruang kepada investor yang ingin berinvestasi di daerah Kabupaten Mamuju.

Terkhusus investasi pertambangan itu dibolehkan, hanya saja harus tetap memperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Sutinah mengaku, daerah yang ia pimpin saat ini membutuhkan investasi, mengingat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mamuju masih sangat rendah.

Sehingga Pemkab Mamuju juga diminta oleh pusat untuk meningkatkan PAD dan salah satunya membuka ruang kepada investor.

"Kita juga harus mengakui PAD Kabupaten Mamuju itu masih sangat terbatas, hanya 10 persen, dan 90 persennya itu dari pemerintah pusat," Ungkap Sutinah saat ditemui di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju, Jl Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu (24/5/2025). 

Dengan keterbatasan PAD kata dia, ini mendorong pemerintah pusat untuk meminta daerah meningkatkan kemandirian fiskal.

Karena itu, ia menyambut baik investor yang ingin menanamkan modal di daerah, namun dengan satu catatan penting tidak merusak lingkungan demi keberlanjutan dan kebaikan daerah. 

"Kita di pemerintahan kabupaten welcome kepada yang ingin berinvestasi, tapi dengan catatan tidak merusak daerah," imbuhnya.

Disisi lain, orang nomor satu di Mamuju ini juga tegas terhadap perusahaan tambang yang ilegal atau tidak memiliki izin lengkap.

Bahkan pihaknya pun membentuk satgas dengan melibatkan pihak kepolisian dan jaksa untuk menuntaskan tambang galian C yang ilegal.

Tina juga merespon gejolak warga yang hari-hari ini terus menyuarakan penolakan tambang pasir di wilayah Kalukku.

Pihaknya bertindak berdasarkan regulasi yang ada, sebab izin tambang pasir itu merupakan kewanangan pemerinta Provinsi Sulbar.

Sutinah juga meminta agar isu penolakan tambang ini tidak diseret ke ranah lain.

Warga Tolak Tambang 

ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (21/5/2025).

Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang penolakan yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir.

Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan, petani, pemuda, dan aktivis, tiba di depan Kantor Gubernur Sulbar dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah segera menghentikan seluruh operasi tambang pasir.

Koordinator lapangan, Sulkarnain, menegaskan aksi hari ini adalah aksi damai.

"Kami datang hari ini bukan mau adu otot, tapi kami datang di sini untuk memperjuangkan hak-hak kami," ujar Sulkarnain dalam orasinya.

Setelah menyampaikan orasi selama beberapa jam, perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, bernegosiasi

Perwakilan massa, di hadapan Wagub Sulbar, menyampaikan alasan penolakan tambang pasir di wilayah mereka karena dinilai akan berdampak buruk terhadap lingkungan.

Baca juga: KRONOLOGI Kakak Ipar di Mamuju Rudapaksa Adik Ipar Sendiri saat Lagi Tidur Sendiri di Rumah

Baca juga: Ramalan Zodiak Makin Cerah Minggu 25 Mei 2025 Besok, Aries Harmonis, Capricorn Keuangan Stabil

Menanggapi tuntutan tersebut, Salim S. Mengga yang merupakan pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyampaikan kepada perwakilan massa aksi untuk tetap tenang.

Ia menegaskan, saat ini Pemprov Sulbar telah membentuk tim evaluasi terkait izin pertambangan pasir dan dugaan premanisme di lapangan.

“Jadi silakan kita sama-sama tunggu apa hasil evaluasi dari tim, sebab mereka sedang bekerja saat ini,” jelas Salim S Mengga.

Salim S Mengga juga menyampaikan, akan turun langsung ke lokasi tambang untuk menyaksikan secara langsung kekhawatiran warga sebagai bagian dari proses evaluasi ke depan. (*)

Laporan Wartawan Tribun Sulbar.com Andika Firdaus