Hari Reformasi: Aliansi Rakyat Sulbar Tolak Tambang Pasir Tagih Janji SDK

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (21/5/2025).

Bertepatan dengan peringatan Hari Reformasi, aksi kali ini difokuskan pada penolakan terhadap aktivitas tambang pasir yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir.

Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang penolakan yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir.

Baca juga: BWS V Sulawesi Ralat Pernyataan Soal Izin Tambang: PT Jaya Pasir Andalan Kantongi Rekomendasi Teknis

Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan, petani, pemuda, dan aktivis, tiba di depan Kantor Gubernur Sulbar dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah segera menghentikan seluruh operasi tambang pasir.

Mereka menyuarakan kekhawatiran akan dampak buruk penambangan pasir, seperti kerusakan ekosistem laut dan hilangnya sumber penghidupan warga.

Koordinator lapangan, Sulkarnain, menegaskan aksi hari ini adalah aksi damai.

"Kami datang hari ini bukan mau adu otot, tapi kami datang di sini untuk memperjuangkan hak-hak kami," ujar Sulkarnain dalam orasinya.

Lebih lanjut, Sulkarnain menyampaikan kedatangan mereka kali ini juga untuk menagih janji Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang sebelumnya menyatakan akan melakukan evaluasi terkait izin tambang pasir.

"Hari ini kami datang kembali untuk menagih janji Bapak SDK melakukan evaluasi, namun sampai hari ini belum ada hasil," ungkapnya.

Sulkarnain juga mengungkapkan adanya upaya-upaya di luar jalur untuk membungkam penolakan.

"Kemarin ada utusan yang mengatasnamakan orang dari Suhardi Duka ke kampung kami secara diam-diam. Ia menyampaikan kepada orang tua untuk tidak melakukan penolakan tambang karena sampai kapan pun (tambang) akan terus jalan," ujarnya.

Aliansi Rakyat Sulbar menegaskan mereka akan terus menyuarakan aspirasi dan berjuang hingga izin tambang pasir dicabut sepenuhnya.

Mereka menuntut agar lingkungan dan hak-hak masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatif penambangan.

Massa berharap Gubernur Sulawesi Barat dapat mendengarkan tuntutan rakyat dan mengambil langkah tegas untuk menghentikan praktik penambangan pasir yang merusak.

Pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja juga terlihat bersiaga mengamankan jalannya aksi, memastikan demonstrasi berlangsung tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Aparat berjaga di beberapa titik strategis di sekitar kantor gubernur, meskipun massa aksi terlihat fokus menyuarakan tuntutan mereka secara damai. (*)

Laporan Wartawan Tribun Sulbar: Andika Firdaus