Opini
KAPAN Sulawesi Barat Bisa Lepas dari Ketergantungan Fiskal?
Ketergantungan ini bukan hanya melemahkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga membatasi ruang gerak dalam menentukan arah pembangunan
Regulasi daerah harus disusun secara inklusifmemberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang, sekaligus memastikan sektor besar tidak menghindar dari kewajiban fiskalnya.
Penguatan PAD juga membutuhkan dukungan teknologi. Digitalisasi pajak daerah, seperti e-tax dan sistem informasi retribusi online, bisa meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
Penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk memetakan potensi pajak dan mendeteksi kebocoran fiskal sudah mulai diterapkan di beberapa provinsi lain, dan layak diadopsi Sulbar.
Selain menekan kebocoran, sistem ini juga mempercepat pelayanan pajak yang ramah dan transparan bagi masyarakat.
Tak kalah penting adalah edukasi fiskal kepada pelaku usaha dan masyarakat. Banyak wajib pajak yang tidak paham prosedur, sehingga kepatuhan pajak rendah bukan karena niat menghindar, tapi karena kurang informasi. Pendekatan yang persuasif, seperti sosialisasi melalui UMKM, kampus, maupun desa, akan menciptakan kultur fiskal yang sehat dan inklusif.
Di tengah keterbatasan, Sulbar masih memiliki peluang besar untuk tumbuh secara mandiri.
Arah kebijakan fiskal harus digeser dari ketergantungan ke kemandirian. Ini bukan hanya soal menambah angka penerimaan, tapi soal memperkuat daya tahan dan daya saing daerah.
Daerah yang mandiri secara fiskal bisa menyusun prioritas pembangunan sesuai karakter dan kebutuhan lokal, tanpa menunggu arahan pusat.
Oleh karena itu, kita semua—pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat harus terlibat aktif dalam mendorong transformasi ini. Mari jadikan peningkatan PAD bukan sekadar target keuangan, tapi misi bersama menuju Sulawesi Barat yang lebih kuat, berdaulat, dan berdaya saing.
Saatnya Sulbar melepaskan diri dari ketergantungan fiskal bukan untuk menolak dukungan pusat, tetapi untuk membuktikan bahwa daerah ini mampu mengelola masa depannya secara mandiri dan berkelanjutan.
Inilah momentum untuk bangkit, menyusun ulang fondasi fiskal, dan menjadikan kemandirian sebagai identitas dan kekuatan Sulbar ke depan. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.