Aliansi Rakyat Sulbar Ancam Perlawanan Lebih Besar Jika Evaluasi Tambang Pasir Tak Berpihak Rakyat

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Rakyat Sulbar, Sulkarnain, menegaskan gelombang perlawanan terhadap aktivitas tambang pasir di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) akan semakin besar jika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan evaluasi berpihak pada kepentingan rakyat.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kebijakan pemerintah terkait pertambangan pasir dan potensi aksi lanjutan.

"Saat ini kami masih menunggu kebijakan evaluasi dari pemerintah. Namun, jika kebijakan tersebut nantinya tidak berpihak pada kami (rakyat) dan justru merugikan kami, serta memberikan ruang kepada investor untuk melanjutkan aktivitas pertambangan di kampung kami, maka kami pastikan gelombang perlawanan jauh lebih besar," tegas Sulkarnain saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com pada Sabtu (10/5/2025).

Baca juga: SDK Hadapi Pendemo Tambang: Izin Bermasalah Akan Dicabut

Sulkarnain mengatakan, pihaknya saat ini memberikan waktu kepada pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam mengevaluasi dampak dan perizinan tambang pasir yang selama ini mereka tolak.

"Rakyat tidak akan pernah mundur sampai menang," ujarnya.

Lebih lanjut, Sulkarnain mengungkapkan kekecewaannya terhadap perlakuan diterima saat aksi sebelumnya di depan kantor gubernur tersebut.

"Tentunya warga kecewa. Kami datang untuk menghadiri undangan audiensi dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Kami sudah bersikap baik dan tertib, namun ketika sampai di lokasi, kami dihadapkan dengan kawat berduri, petugas, dan lainnya. Tentunya ini memantik kemarahan warga," ungkapnya.

Sulkarnain mengatakan, massa aksi tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulbar itu tidak semuanya aktivis.

"Kebanyakan adalah tokoh masyarakat dan orang tua dari kampung, dan tentunya mereka kaget ketika disambut dengan hal seperti itu," ujarnya.

Mereka berharap agar hasil evaluasi tersebut mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan potensi kerugian lingkungan serta sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

Ancaman gelombang perlawanan yang lebih besar menunjukkan keseriusan Aliansi Rakyat Sulbar dalam memperjuangkan aspirasi mereka.

Hal ini juga mengisyaratkan potensi mobilisasi massa yang lebih luas jika tuntutan mereka tidak diindahkan oleh pemerintah.

Aliansi Rakyat Sulbar sebelumnya telah melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap tambang pasir.

Pernyataan terbaru ini memperjelas mereka siap untuk meningkatkan tekanan melalui aksi-aksi lebih besar jika pemerintah tidak merespons dengan kebijakan adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dia berharap pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mempertimbangkan dengan serius aspirasi dan kekhawatiran Aliansi Rakyat Sulbar demi menjaga kondusivitas dan menghindari potensi konflik horizontal lebih besar di masyarakat. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Andika Firdaus