DPR Terus Disorot, Rieke Diah Pitaloka Minta Prabowo Evaluasi Tunjangan Gaji Pemda dan DPRD Daerah

TRIBUN-SULBAR.COM - "Kalau mau dilakukan evaluasi semua gaji dan tunjangan di lembaga negara. Mari kita dukung Presiden segera mengeluarkan aturan untuk evaluasi atas semua tunjangan di seluruh lembaga negara termasuk di pemerintah daerah dan DPRD-nya," ujar Rieke Diah Pitaloka, selebriti sekaligus anggota DPR RI Komisi IX.

Tampil sebagai narasumber podcast YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu (6/9/2025), Rieke mengatakan buka suara terkait kisruh persoalan gaji dan tunjangan anggota DPR-RI, yang berujung ricuh aksi massa di beberap daerah.

Mantan pemeran Oneng di sinetron Bajaj Bajuri itu menyebut tunjangan yang diterima oleh DPR sudah legal.

Meski ia pribadi menilai belum tentu bermoral.

Baca juga: SDK Minta Warga Sampaikan Aspirasi dengan Baik, Jangan Merusak Jangan Terprovokasi

Baca juga: Dinkes Minta Warga Sulbar Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Mulai Mata, Gula Darah Hingga Ginjal

"Kalau ditanya apakah tunjangan DPR sebesar itu legal? Secara hukum legal."

"Tapi saya sering menyatakan bahwa yang legal belum tentu bermoral," ucap Rieke.

Desakan transparansi gaji hingga tunjangan terhadap DPR kaat Rieke, menjadi momen yang tepat untuk melakukan gerakan 'Reset Indonesia'.

Tapi Rieke meminta tidak hanya DPR yang dievaluasi.

Tapi semua lembaga negara baik pemerintah daerah hingga DPRD untuk dilakukan evaluasi gaji dan tunjangannya.

Dia mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan aturan terkait evaluasi gaji dan tunjangan seluruh lembaga negara.

"Karena menurut saya kalau mau dilakukan, lakukan semuanya. Mumpung presidennya bisa tegas. Hentikan Moratorium semua kunjungan ke luar negeri bukan hanya DPR, tapi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Tapi kalau mendesak lakukan," lanjutnya.

Di akhir, politisi lulusan S3 Ilmu komunikasi Universitas Indonesia ini, menyebut ini sebagai momentum yang tepat untuk merombak sistem yang ada.

"Kalau mau transparansi, transparansi semua jangan satu sisi DPR. Tapi alangkah baiknya kalau transparansi untuk semua kementerian, lembaga negara, pemerintah pusat maupun daerah."

"Harus mau. Ini momentumnya," tegas Rieke.