Bupati Mamuju Sutinah Ancam Tindak Tegas P3K Kesehatan dan Pendidikan yang Malas

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Rabu (16/4/2025).

Acara yang berlangsung di aula lantai lll Kantor Bupati ini dihadiri oleh Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Mamuju, serta perwakilan dari berbagai stakeholder terkait.

Baca juga: Diduga Salah Paham, Sekelompok Pemuda Keroyok Remaja di Pasangkayu, Berujung Konflik Antar Desa

Baca juga: Pemprov Sulbar Segera Rampungkan Rencana Kerja Kolaborasi dengan Kaikoukai Health Care Coorporation

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi mengingatkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) agar lebih aktif dalam menjalankan tugas.

"Ini menjadi atensi Pemkab Mamuju untuk mengevaluasi P3K, baik itu kesehatan maupun pendidikan,"ujar Sutinah saat diwawancarai di aula lantai lll Kantor Bupati Mamuju, Jl Cut Nyak Dien, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (16/4/2025).

Lanjut Sutinah mengungkapkan, bahwa sudah ada ribuan P3K yang dilakukan pengangkatan dan anggarannya hampir 100 Milyar per tahun.

"Tapi saya banyak mendapatkan laporan dari Kecamatan dan Desa, bahwa banyak P3K kinerjanya tidak bagus, ada yang datang hanya satu kali dalam satu Minggu dan lain sebagainya,"ungkapnya.

Sutinah menambahkan bahwa evaluasi ini akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja P3K di lapangan.

Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi Pemkab Mamuju untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

"Kita akan kumpulkan data dan informasi yang akurat dari berbagai sumber. Jika memang ada P3K yang terbukti kinerjanya tidak baik maka tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,"tutupnya (*)

Laporan Wartawan Tribun Sulbar Andika Firdaus