Tegas! Sulbar Bergerak Tolak Revisi Undang-undang TNI: Ancaman Kebebasan Sipil

* Mengembalikan peran TNI sesuai dengan batasan yang telah diatur dalam konstitusi, tanpa intervensi dalam ranah politik dan pemerintahan. 

* Memastikan agar Indonesia tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. 

Pelemahan Demokrasi 

* Otoritarianisme: Ketika militer menguasai negara, sering kali ini mengarah pada pemerintahan yang otoriter, di mana hak-hak politik dan kebebasan sipil dibatasi. Pemilihan umum yang bebas dan adil bisa digantikan dengan penguasa militer yang tidak dipilih oleh rakyat.

* Pembatasan Kebebasan Sipil: Dalam banyak kasus, pemerintah militer sering kali membatasi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berorganisasi. Ini bisa membungkam suara-suara yang menentang. 

Penyalahgunaan Kekuasaan

* Korupsi: Ketika militer mengambil alih pemerintahan, sering kali tidak ada pengawasan atau mekanisme checks and balances yang efektif, sehingga memudahkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

 • Kekerasan Terhadap Warga Sipil: Pemerintah militer sering menggunakan kekerasan untuk mengendalikan oposisi atau untuk menanggulangi protes. Ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan terhadap warga sipil.

Pengaruh Negatif terhadap Pembangunan Ekonomi 

* Ketidakstabilan Ekonomi: Pemerintahan militer sering kali membuat kebijakan yang tidak stabil dan tidak transparan, yang dapat merusak kepercayaan investor dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.

* Pengalihan Sumber Daya: Dalam beberapa kasus, pemerintah militer mengalihkan sumber daya negara untuk kepentingan militer, alih-alih memfokuskan pada pembangunan sosial dan ekonomi. Ini bisa memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

* Represi Terhadap Oposisi: Militer sering kali menganggap oposisi sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, dan bisa menindak tegas kelompok-kelompok yang menentang pemerintah, baik melalui penahanan, penyiksaan, atau bahkan eksekusi tanpa proses hukum yang adil.

* Pembatasan Kebebasan Berpendapat: Media dan individu yang mengkritik pemerintah militer bisa menghadapi pembatasan atau ancaman, yang merusak kebebasan berbicara dan hak untuk menyampaikan pendapat.

Perpecahan Sosial