Kata Dinas PMD Majene Soal Warga Bonde Utara Tak Lagi Terima PKH, Salah Siapa?

TRIBUN-SULBAR.COM MAJENE, – Polemik hilangnya sejumlah warga Desa Bonde Utara, Kabupaten Majene dari daftar penerima Bantuan Sosial (Bansos) terus berlanjut. 

Bidang Pemerintahan Desa (PMD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majene menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menanggapi kasus tersebut.

Baca juga: Anggota DPRD Mamuju Tengah Terjaring Razia Asik Berduaan dengan Wanita di Wisma

Baca juga: 22 Warga Dipanggil Polisi Karena Konflik dengan Perusahaan Tambang, Walhi Desak Polda Sulbar Netral

Kabid Pemerintahan Desa DPMD Majene Fauzan, menyatakan urusan bansos sepenuhnya berada di ranah desa dan Dinas Sosial, bukan kewenangan PMD.

“Soal bantuan sosial, itu ada di desa masing-masing dan Dinas Sosial. Kami di PMD tidak bisa memberikan komentar lebih jauh karena itu bukan ranah kami,” ujarnya saat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com di kantornya Rabu (12/3/2025). 

Kasus ini tidak masuk dalam ranah PMD, karena mereka tidak menangani bantuan sosial. 

Meski demikian, warga yang merasa dirugikan masih berharap ada intervensi dari pemerintah daerah untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam perubahan data bansos. 

Sebelumnya diberitakan, TRIBUN-SULBAR.COM MAJENE, – Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulbar, penyebab beberapa warga kehilangan Bantuan Sosial (Bansos). 

Sejumlah warga kurang mampu di desa tersebut mengaku tidak lagi menerima Bantuan Sosial (Bansos) setelah data mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diduga diubah secara sepihak oleh Sekdes, Imran.

Beberapa warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa mereka awalnya terdaftar sebagai penerima bansos, namun tiba-tiba bantuan terhenti tanpa alasan jelas.

Setelah ditelusuri, mereka menduga bahwa perubahan data tersebut dilakukan karena faktor politik, bukan karena ketidaklayakan secara ekonomi.

"Saya tidak pernah menerima pemberitahuan apa pun, tiba-tiba saja bantuan saya dihentikan. Saat saya coba cari tahu, ternyata nama saya sudah dihapus dari daftar penerima," ungkap salah satu warga yang menjadi korban.

Sementara korban lainya atas nama Nurul juga mengaku, mengalami hal yang sama. 

"Memang bukan cuman saya pak ada beberapa, " Ungkapnya. 

Sementara itu kesaksian seorang staf desa yang enggan disebutkan namanya mengaku, pernah melihat langsung Sekdes Imran mengubah status penerima bantuan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). 

Menurutnya, perubahan data itu dilakukan berdasarkan afiliasi politik warga yang bersangkutan.