Pj Kades Bonde Utara Majen Janji Perbaiki Data Penerima Bansos PKH

TRIBUN-SULBAR.COM MAJENE,  – Penjabat (Pj) Kepala Desa Bonde Utara, Bakriadi, akhirnya angkat bicara terkait polemik pemutusan bantuan sosial (Bansos) yang dialami sejumlah warga di desanya.

Dalam keterangannya, Bakriadi menegaskan bahwa tidak ada perlakuan tidak adil terhadap penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di bawah kepemimpinannya.

Baca juga: Tangis Warga Bonde Majene Pecah di Kantor Desa Usai Tak Lagi Terima Bansos PKH

Baca juga: Pencarian Pelajar SMA Tenggelam di Pantai Lumu Mateng Dihentikan Cuaca & Arus Laut Jadi Pertimbangan

Menurutnya dirinya mengakui bahwa beberapa data warga tiba-tiba menjadi nonaktif dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Namun, ia menolak anggapan bahwa hal itu terjadi karena pemalsuan dokumen atau intervensi pihak desa.

“Kejadian seperti ini memang bisa terjadi, dan bukan hanya di Desa Bonde Utara, tetapi juga di desa-desa lain,” kata Bakriadi saat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com via telepon  Kamis (13/3/2025). 

Ia menyampaikan, terkait keluhan warga yang merasa haknya atas bansos dicabut, dirinya mengimbau agar masyarakat yang mengalami perubahan status data, seperti BPJS yang tiba-tiba nonaktif atau bantuan yang terhenti, segera melapor ke Kantor Desa Bonde Utara. 

Ia berjanji akan berupaya mengusulkan kembali nama-nama yang terhapus dari DTKS agar bisa mendapatkan hak mereka kembali.

“InsyaAllah, kami berkomitmen untuk mengajukan kembali data masyarakat yang keluar dari DTKS agar mereka bisa mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Menurutnya pernyataan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi warga yang terdampak. 

"Pemerintah desa saat ini berupaya mencari solusi agar bantuan sosial bisa kembali disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, " Tutupnya. 

Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab