Gegara Beda Pilihan di Pilkada? Banyak Warga Bonde Utara Majene Tak Lagi Terima PHK

TRIBUN-SULBAR.COM MAJENE – Benarkah karena beda pilihan di Pilkada Majene 2024?

Sejumlah warga di Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang tetiba tak lagi bisa menerima manfaat PHK.

Bantuan Sosial (Bansos) berupa PKH ini tak lagi diterima warga karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah berubah.

Bahkan ada warga yang datanya berubah menjadi ASN.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Sulbar Gelar Rakor PJA 2025 dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Mamuju

Baca juga: Kepala Desa dan Aparat Desa di Mamasa Akan Terima Insentif Mulai Juli 2025, Ini Besarannya

Tentu ASN tak bisa menjadi penerima manfaat PHK.

Seorang warga bernama Nurul mengungkapkan bahwa dirinya dan beberapa warga lain tidak lagi menerima bansos tanpa alasan yang jelas. 

Setelah mencoba mencari tahu, mereka menduga bahwa perubahan data dilakukan bukan karena ketidaklayakan ekonomi, melainkan faktor politik.

“Saya memang bagian dari tim sukses pasangan AMANAH pada Pilkada kemarin. Tapi saya tidak tahu apakah itu alasan bansos saya dihentikan. Kalau memang benar, tentu ini sangat mengecewakan,” ujar Nurul saat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com via telepon Selasa (11/3/2025). 

Sementara itu, seorang staf desa yang enggan disebutkan namanya juga memberikan kesaksian bahwa dirinya pernah melihat langsung Sekdes Imran mengubah status penerima bansos melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

“Saya melihat Pak Imran mengubah data seorang warga bernama Suhaer dan menandainya sebagai ‘tidak layak menerima bantuan’. Setelah itu, saya mendengar dia mengatakan bahwa Suhaer adalah pendukung lawan politiknya,” ungkapnya.

Dugaan ini semakin menguat setelah sejumlah warga yang kehilangan bansos ternyata memiliki afiliasi politik yang sama, yakni mendukung pasangan tertentu di Pilkada terakhir.

Nurul mengungkapkan bapak Suhaer yang juga diubah datanya merupakan pendukung AMANAH di pilkada kemarin.

Meski demikian, belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa penghentian bansos dilakukan secara sistematis berdasarkan pilihan politik warga.

Lebih lanjut ia  mengatakan, jika benar ada intervensi politik dalam distribusi bansos, hal ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kesejahteraan sosial. 

"Bantuan sosial seharusnya diberikan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat, bukan preferensi politik, " tutupnya. (*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab