Bahlil dan Sri Mulyani Dikaitkan Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ada 2 Nama Lain

Bhima menyoroti tantangan ke depan di bidang ekonomi masih berat.

Sehingga sosok yang berlatar belakang profesional dibutuhkan untuk mengisi pos-pos ini. 

Baca juga: Kebijakan Bahlil Soal Beli Gas Wajib di Pangkalan Belum Sempat Dijalankan Pertamina Patra Niaga

Baca juga: 3 Nasib Apes Bahlil usai Kisruh Elpiji 3 Kg, Dilabrak Warga hingga Dipanggil Prabowo, Dievaluasi?

Dia menjabarkan isu global seperti perang dagang Amerika dengan China masih berlanjut.

Kemudian kebijakan proteksinisme semakin dilakukan banyak negara, hingga menguatnya kompetisi dengan Vietnam yang mampu menarik relokasi industri. 

Di sisi domestik sendiri, tantangan ekonomi juga masih berlangsung.

Beberapa diantaranya melemahnya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang stagnan di level 5 persen , bankrutnya industri padat karya hingga tantangan besar di sektor fiskal seperti pajak dan utang. 

Untuk itu, menurutnya tepat kebijakan perombakan kabinet ini dilakukan.

Apalagi, susunan menteri ekonomi saat ini masih mempertahankan susunan menteri lama era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Padahal, target-target ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan era Presiden Jokowi. 

"Artinya dengan resep yang sama mengharap Pak Prabowo nggak bisa menargetkan target ekonomi yang lebih ambisius,karena resep di era Pak Jokowi tidak bisa dilanjutkan lagi sebagian, untuk itu paket menterinya perlu diganti," jelasnya. 

Apakah Prabowo perlu merombak kabinetnya?

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai ada dua kriteria yang dijadikan dasar Prabowo untuk menindak kabinetnya, yakni tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat.

Soal tidak setia, bisa jadi Prabowo sudah mengendus ada menterinya yang loyalitasnya ganda atau mendua.

Dia menduga, menteri tersebut punya nakhoda bukan hanya pada Prabowo, tapi ada sosok lain yang menjadi acuannya dalam bekerja dan mengambil kebijakan.

"Para menteri tersebut memang sudah seharusnya ditindak. Sebab, menteri tersebut berpeluang akan terus merongrong Prabowo melalui kebijakannya," kata Jamiluddin, Jumat (7/2/2025).