Bahlil dan Sri Mulyani Dikaitkan Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ada 2 Nama Lain

TRIBUN-SULBAR.COM - Isu reshuffle menteri atau perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kian menguat pasca evaluasi 100 hari kerja.

Sejumlah nama menteri dikaitkan dengan isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

Setidaknya ada empat nama menteri jadi sorotan dalam isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran.

Nama-nama menteri yang dikaitkan dengan isu reshuffle karena kebijakan bermasalah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebutkan perombakan menteri di bidang ekonomi perlu dilakukan.

Hal tersebut katanya untuk mendorong target kerja ekonomi kabinet merah putih semakin tercapai, dengan di-reshuffle nya menteri di bidang ekonomi.

Bhima menyoroti beberapa nama menteri yang patut dicopot karena kinerjanya di 100 hari pemerintahan Prabowo tidak membaik.

Baca juga: Kurang 20 Jam, Prabowo Anulir Kebijakan Bahlil: Pengecer Tetap Bisa Jual Elpiji 3 Kg

Baca juga: Gaji ke-13 ASN dan THR Kapan Cair? Sri Mulyani Beri Kepastian, Berikut Besarannya

Nama-nama menteri itu, kata Bhima adalah mulai dari Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia hingga Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

"Salah satunya Budi Ari, Bahlil, Raja Juli, bahkan mungkin Sri Mulyani juga bisa di resuffle gitu, apalagi pada waktunya gonjang-ganjing PPN 12 persen, Coretex yang bermasalah dan belum di uji coba secara matang," kata Bhima, dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (6/2/2025). 

Secara khusus Bhima menyoroti kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait polemik kenaikan PPN 12 persen yang memicu kemarahan publik.

Serta polemik penerapan Coretex tanpa persiapan matang yang bisa berdampak pada penurunan target penerimaan pajak. 

Bhima juga menyoroti kinerja Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia yang dianggap belum menujukan kinerja positif selama 100 hari menjabat di kabinet merah putih. 

Bahkan saat ini, Bahlil menuai sorotan negatif karena kebijakan pembatasan LPG 3 kg.

Selain itu, katanya Bahlil juga dianggap kurang sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo. 

"Bahlil salah satu menteri yang harus di resuffle karena tidak memiliki peta jalan pemensiunan PLTU juga," jelasnya.