Suraidah Minta Pemerintah Pusat Beri Pengecualian untuk Mamuju Jadi Kota Madya

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, meminta pemerintah pusat memberi pengecualian kepada Kabupaten Mamuju, agar diberi pemekaran Daerah Otonomi Baru (DPB) menjadi kota madya.

Menurutnya, keberadaan kota madya sangat penting untuk memajukan Sulbar. 

“Sulbar sudah 20 tahun berdiri tanpa satu pun kota madya. Saya pikir Sulbar layak mendapatkan pengecualian agar Mamuju bisa segera dimekarkan,” ujar Suraidah saat dihubungi pada Jumat (17/1/2025). 

Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD Sulbar bersama gubernur terpilih akan menjadikan pengusulan Mamuju sebagai kota madya sebagai salah satu program prioritas. 

“Kami akan mendorong hal ini mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi, bersama dengan pemerintahan baru yang akan datang,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah pusat masih belum berencana membuka moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB). 

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Kemendagri di Ballroom Grand Maleo Hotel, Mamuju, Kamis (16/1/2025).

“Moratorium belum dibuka karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Saat ini, prioritas kami adalah mengevaluasi daerah otonomi baru yang sudah berjalan. Keputusan ini juga bergantung pada Kementerian Keuangan,” ujar Bima Arya.

Baca juga: Guru di Mamuju Dianiaya Wali Siswa, Berawal dari Senam Pagi Saat Pengaturan Barisan

Baca juga: 6 Ramalan Shio Besok Sabtu 18 Januari 2025: Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

Meski demikian, Bima Arya menyatakan telah menerima aspirasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, yang mengusulkan Mamuju menjadi kota madya. 

Anggota DPRD Mamuju H. Sugianto mengatakan wajar saja jika pemerintah pusat belum mau mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) tahun ini.

Sugianto menyebut, alas an yang dikemukakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya say berkunjung ke Mamuju pada Kamis (16/1/2025) sangat jelas.

Pertama kaat Sugianto, pengelolaan keuangan negara (APBN) sekarang memang dalam kondisi tidak baik-baik saja, bahkan berada pada posisi defisit.

Kedua, pengelolaan keuangan daerah secara umum juga begitu, apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dibandingkan provinsi maupun kabupaten yang bisa mencapai target atau realisasi PAD.

"Boleh dikata secara umum tata kelola PAD di negara kita masih carut marut, dan atau semuanya masih berharap dana transfer pusat. Sehingga Wamendagri mengatakan DOB menyedot anggaran besar itu pasti terjadi memang, dan tidak mudah membuka daerah otonomi baru," terang Sugianto.

Ketiga lanjut dia, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sementara ini tentu masih berusaha sedemikian rupa fokus mensukseskan dulu delapan program prioritas, mulai ketahanan Pangan hingga program makan bergizi gratis, yang tentu menyedot anggaran tidak sedikit.