WOW BPBD Polman Dapat Rp26 Miliar Mau Dipakai Perbaiki Jalan dan Jembatan Rusak di 6 Kecamatan

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Sebanyak Rp26 miliar dana penanganan dampak bencana dikucurkan pemerintah untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) selama 2025.

Dana itu bakal diperuntukkan membangun jembatan hingga jalan rusak dampak bencana alam pada 2022 lalu.

Mulai dampak banjir hingga longsor di delapan lokasi tersebar di enam kecamatan.

Mulai Kecamatan Tutar, Limboro, Alu, Tapango, Anreapi, ada tiga titik dampak bencana di Tapango.

Dampak bencana pada delapan lokasi ini dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat.

Selama dua tahun pengusulan anggaran  itu sejak 2022, hingga BNPB pusat mengucurkan anggaran Rp 26 Miliar.

"Kita pastikan anggaran penanganan bencana ini cair di 2025, untuk membangun jembatan ambruk dan perbaikan jalan amblas," kata Plt Kalaksa BPBD Polman, Sulaiman Mekka kepada wartawan.

Dia menjelaskan untuk di lokasi Kecamatan Limboro dan Alu, dampak bencana ialah jembatan rusak dan jalanan.

Sementara di Tapango juga terdapat jembatan rusak dan jalan terputus karena amblas.

Baca juga: Tasdi dan Ulla Dua Nelayan Mamuju Tengah yang Hilang Dikabarkan Terbawa Arus ke Perairan Donggala

Baca juga: Gadis 14 Tahun Korban Pencabulan Ayah Kandung di Polman Sulbar Alami Trauma

Sulaiman menyebut dampak bencana di Anreapi lebih kompleks, karena ada jembatan putus dan jalan terputus.

"Banjir tahun 2022 ini dampaknya banyak delapan titik, kita ajukan anggaran, ada yang mau dikucurkan BNPB Rp 26 miliar di 2025," lanjutnya.

Sulaiman menyebut delapan titik lokasi dampak bencana ini rata-rata kerusakan pada jembatan dan jalan terputus.

Disebutkan anggaran penanganan baru akan cair setelah dua tahun bencana berlalu karena harus melewati berbagai tahapan.

Mulai dari tahapan pelaporan ke BNPB saat bencana alam terjadi menimbulkan dampak kerusakan.

Hingga survey lapangan untuk mengetahui langkah penanganan yang harus diambil dari setiap dampak bencana.

Sulaiman mengimbau pemerintah desa (Pemdes) cepat membuat laporan resmi jika terjadi bencana alam yang menimbulkan dampak kerusakan.

Laporan tersebut merupakan dasar BPBD Polman untuk mengambil langkah penanganan lebih lanjut.

Menurut Sulaeman, surat resmi dari kepala desa menjadi dasar bagi BPBD Polman untuk membuat surat kejadian bencana. (*)