Ironi 4 Tahun Rumah Singgah Pasien Majene Menjadi Prioritas !

Penulis : Muh. Akbar Tandjung
             (Mahasiswa Majene

Satu hal yang paling penting dalam melihat Public Policy yaitu kebijakan Publik Dye (2008:1),(Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).Baik itumengambil tindakan maupun menahan diri, setiap pilihan yang diambil pemerintah memiliki bobotdan konsekuensi

Ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, hal tersebut harus didukung dengan tujuan yang jelas dan perencanaan komprehensif untuk memastikan efektivitasnya. 

Sebaliknya, apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah juga termasuk dalam ranah kebijakan publik, karena ketiadaan tindakan juga dapat memiliki dampak yang sama signifikan dengan tindakan yang diambil.

Lantas kebijakan Publik puncul atau lahir dari isu tertentu, masalah tertentu dan topik tertentu mengapa? Karena tujuan dari kebijakan public adalah menanggapi persoalan atau isu tertentu idelanya adalah untuk menyeselesaikan masalah tertentu.

Dalam dunia yang semakin kompleks,makin tidak realistis kalau kita mengharapkan pemerintah sendirian yang memikirkan semuanya.

Dalam pengambilan kebijakan Publik yang harus kita garis bawahi yang menjadi kunci dalam pembuatan kebijakan public yaitu bukti, jadi kebijakan yang didasarkan pada bukti merupakan satu norma yang menjadi landasan ideologis yang diadopsi,diimplementasikan,dan dijalankan oleh hampir seluruh pemerintah di seluruh dunia dalam merumuskan kebijakan publik. 

Bukti yang dimaksudkan disini adalah riset, olah gagasan, olah pemikiran dan olah intelektual.Riset lahir dari momen intelektual sedangkan kebijakan lahir dari dinamika politis, diskusi dengan DPR, menentukan berapa anggaran, dan menentukan apa yang mau dilakukan. 

Pentingnya pendekatan kebijakan yang berbasis riset menjadi semakin nyata dalam mengelola institusi kesehatan seperti Rumah singgah Pasien (RSP) Majene yang mulai menghadapi tantangan sejak diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

Permasalahan dalam pengelolaan Rumah Singgah Pasien (RSP) Majene menjadi sorotan sejak diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene pada tahun 2021. Pertanyaan pun muncul mengenai ketidakseriusan dalam menindaklanjuti pengelolaan pembayaran tagihan air,listrik, dan hal-hal lain yang menyertainya, menampilkan bahwa pemda tidak mengambil langkah yang tepat dalam mengelola RSP tersebut. 

Dilema terus berlanjut hingga tahun 2022 tanpa adanya solusi yang tampak, bahkan berlanjut hingga saat ini. Situasi semakin meruncing ketika pada tahun 2023 terungkap adanya praktik pungutan liar di RSP Majene, di mana untuk memperoleh layanan kesehatan atau bahkan sekadar tinggal di sana, pasien harus membayar
sejumlah uang sebagai registrasi. 

Kondisi ini muncul akibat kurangnya keseriusan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan, dalam mengelola RSP sehingga memaksa para pasien untuk menanggung sebagian biaya hidup mereka di fasilitas kesehatan tersebut. HISTORIS RSP MAJENE Rumah Singgah pasien yang disingkat RSP adalah tempat persinggahan sementara pasien dan pendamping pasien yang dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut. RSP Majene lahir dari ide teman-teman mahasiswa anggota IM3I, awalnya mulai karena adanya keresahan melihat kondisimasyarakat majene yang dirujuk ke Rumah Sakit Makassar.

Pasien dan Pendamping (Keluarga pasien) kadang sulit mendapatkan tempat tinggal di kota Makassar bahkan tidak jarang mereka yidur di lorong-lorong Rumah Sakit tempat pasien dirawat, apalagi jika pasien tersebut dalam proses Rawat Jalan, yang membutuhkan waktu cukup lama bagi mereka untuk tinggal di Kota
Makassar dan membutuhkan tempat tinggal sewaan sebagai tempat istirahat sempentara. 

Apalagi ada beberapa pasien yang tidak memiliki kenalan ataupun keluarga di Makassar sehingga mereka
sulit untuk mendapatkan tempat tinggal sementara, melihat betapa beratnya beban yang harus
ditanggung oleh keluarga pasien dalam mencari tempat tinggal, inilah awal munculnya ide dan
gagasan pembuatan RSP MAJENE.