Man Behind the Gun Trump: The Domino Effect Reaching Indonesia

Oleh: Muhammad Al Iqbal (Analis Hubungan Internasional Malaqbi Institute)

TRIBUN-SULBAR.COM- Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih sejak Januari 2025 kembali menghidupkan gaya politik Amerika Serikat yang keras, pragmatis, dan sering kali unilateral. Namun, yang menarik bukan hanya figur Trump itu sendiri, melainkan jaringan tokoh di sekelilingnya—para donor, penasihat, dan pejabat strategis—yang secara nyata membentuk arah kebijakan Amerika Serikat.

Dalam banyak kasus, merekalah “orang di balik senjata” yang menentukan arah manuver geopolitik Washington.

Pola ini sebenarnya sudah terlihat pada masa jabatan pertama Trump (2017–2021). Namun pada periode kedua ini, koordinasi di antara para aktor tersebut tampak jauh lebih sistematis dan terorganisir.

Dari kebijakan energi, perdagangan, teknologi, hingga keamanan global, keputusan yang diambil di Washington kini semakin terasa dampaknya hingga ke negara berkembang seperti Indonesia.

Salah satu contoh yang menunjukkan karakter kebijakan tersebut adalah perubahan sikap Amerika terhadap Iran. Setelah sebelumnya melontarkan retorika keras tentang “menghancurkan peradaban Iran”, Trump secara mengejutkan mengumumkan gencatan senjata sepihak demi menjaga stabilitas jalur energi di Selat Hormuz.

Langkah yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres ini langsung memicu gejolak politik di dalam negeri Amerika. Partai Demokrat bahkan menggulirkan wacana pemakzulan dengan alasan presiden telah menyalahgunakan kewenangan eksekutif dalam kebijakan luar negeri.

Ketidakstabilan politik di Washington ini tidak berhenti di sana. Dampaknya merambat ke sistem ekonomi global, termasuk Indonesia.

Di sektor perdagangan misalnya, Perjanjian Dagang Republik Indonesia–Amerika Serikat yang sempat dipandang sebagai peluang besar kini berada di wilayah abu-abu. Kesepakatan yang sebelumnya berhasil menurunkan sejumlah tarif ekspor Indonesia justru digugat di dalam negeri melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Pada saat yang sama, di Amerika sendiri kelompok proteksionis terus mendorong pencabutan berbagai fasilitas tarif bagi negara berkembang. Kombinasi dua tekanan ini membuat posisi ekspor Indonesia menjadi semakin rentan.

Tekanan juga datang dari sektor energi global. Russell Vought, Direktur Office of Management and Budget sekaligus salah satu arsitek kebijakan konservatif dalam pemerintahan Trump, mendorong deregulasi besar-besaran di sektor energi.

Akibatnya, produksi minyak domestik Amerika melonjak hingga sekitar 13,5 juta barel per hari. Dalam teori ekonomi, peningkatan suplai seperti ini seharusnya menekan harga minyak dunia. Namun realitas geopolitik tidak selalu sesederhana teori.

Ketika konflik di Timur Tengah meningkat dan gangguan pasokan global muncul, harga minyak justru melonjak hingga di atas 100 dolar per barel. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi, lonjakan ini menjadi pukulan berat bagi APBN.

Apalagi situasi diperparah oleh fenomena strong dollar akibat kebijakan suku bunga tinggi The Fed. Nilai tukar rupiah yang melemah di atas Rp17.000 per dolar membuat biaya impor energi melonjak tajam.