Mahasiswa Demo, DPRD Pasangkayu Langsung Panggil Kepala Dinas Capil Klarifikasi Buruknya Layanan

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Menindaklanjuti tuntutan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait pelayanan Dukcapil yang dinilai kurang baik, Dewan Perwakilan Masyarakat Daerah (DPRD) Pasangkayu, gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Dukcapil.

Kegiatan ini digelar di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu, Jl Abdul Muiz, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (19/12/2024).

Baca juga: Antisipasi Uang Palsu, Minimarket di Topoyo Mamuju Tengah Perketat Pengecekan Uang Tunai

Baca juga: Mahasiswa Demo di Depan DPRD Pasangkayu Protes Pelayanan Dukcapil

Rapat ini dikuti oleh tiga anggota DPRD Pasangkayu, serta menghadirkan langsung Kepala Dinas Dukcapil Pasangkayu, Musbar Lasibe, beserta jajarannya.

Anggota DPRD Pasangkayu, Farid Zuniawansyah saat memimpin rapat meminta klarifikasi langsung kepada kepala dinas Dukcapil, terkait permasalahan pelayanan yang dikeluhkan masyarakat.

"Terkait keluhan masyarakat ini, adalah tanggung jawab kita antara DPRD Pasangkayu bersama Dukcapil. Jadi tujuan rapat kita kali ini, untuk mencari solusi mengatasi masalah ini," terangnya saat membuka rapat.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Dukcapil, Musbar Lasibe mengatakan permasalahan ini merupakan kesalahan pahaman semata, antara masyarakat dengan pihak Dukcapil.

"Kalau kita berbicara tentang 21 jenis dokumen pelayanan yang ada di Capil, boleh saya katakan itu gampang-gampah susah," terang Musbar Lasibe.

Menurutnya, pelayanan Dukcapil tetap mengikuti prosedur, jika masyarakat yang datang mengurus sesuatu tidak memiliki hambatan yang berarti.

"Kemungkinan pelayanan lambat yang dikeluhkan masyarakat tersebut, memang karena ada hambatan saat melakukan pengurusan," ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa Dukcapil telah mendapatkan penghargaan dari Ombusman, dengan kategori pelayanan terbaik periode 2024.

"Itu menandakan bahwa pelayanan kami terbilang baik," tegasnya.

Selain itu, Musbar juga mengatakan bahwa pihaknya terhambat dengan anggaran yang minim.

Dia mengatakan, bahwa pihaknya cukup kewalahan melayani masyarakat yang datang setiap harinya, dengan anggaran serta fasilitas yang minim.

Sebelum covid, Musbar mengatakan anggaran pusat yang masuk ke Dukcapil mecapai 4 milyar, dan pasca Covid hanya sekitar 2,8 Milar lebih.

"Pascacovid, kami seolah sudah tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah, sehingga dalam memaksimalkan pelayanan, kami harus berutang di mana-mana," tambah Musbar.