DPRD Pasangkayu RDP Bersama OPD dan Pihak SPBU Bahas Kelangkaan BBM

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dalam rangka pengawasan DPRD Pasangkayu terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Pasangkayu.

Kegiatan ini berlangsung di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu, Jl Abdul Muiz, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (17/12/2024).

Baca juga: Kades Onang Majene Layangkan Satu Kali Tebasan ke Bagian Leher Korban dan Langsung Tersungkur

Baca juga: Ancam Keselamatan Warga, DLHK Mamuju Pangkas Pohon Rindang di SMPN 2 Mamuju

Rapat ini turut dihadiri oleh asisten II Kabupaten Pasangkayu bidang perekonomian dan pembangunan, serta OPD dan Forkopimda Kabupaten Pasangkayu.

Selain itu, perwakilan SPBU Ako dan Sarudu juga hadir mengikuti rapat ini.

Ketua komisi II DPRD Pasangkayu, bidang perekonomian, Farid Zuniawansyah, memimpin rapat.

Dalam penyampaiannya, Farid mengatakan tujuan rapat ini untuk mencari solusi bersama terkait keluhan masyarakat tentang BBM yang langka di Kabupaten Pasangkayu.

"Persoalan ini sudah berlarut, harusnya ini secepatnya kita selesaikan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan masyarakat Ikram meminta kepada pemerintah untuk menghentikan aktivitas penjual BBM eceran.

"Karena penyebab kelangkaan BBM ini akibat maraknya penjual BBM eceran," tegasnya

Menanggapi hal itu, salah salahsatu anggota DPRD, Ersad mengatakan tidak setuju dengan permintaan tersebut.

"Kita tahu di wilayah Kabupaten Pasangkayu, banyak daerah yang lokasinya jauh dari SPBU, jadi kalau kita hentikan penjual eceran, tentunya sangat menyusahkan masyarakat," ujarnya.

Di samping itu, Kepala Dinas, Koprindag Masri mengatakan, bahwa penyebab kelangkaan BBM ini juga akibat pasca penerapan barcode dalam pengisian BBM.

Sementara itu, assisten II bidang perekonomian dan pembangunan mengatakan, hanya ada dua SPBU yang paling sering terjadi antrian panjang di Pasangkayu, yaitu SPBU Ako dan Bulu Cindolo.

Perwakilan dari SPBU Ako dalam kesempatannya meminta kepada DPRD Pasangkayu, untuk turun lansung melihat kondisi di lapangan, agar mengetahui seperti apa kondisi di lapangan.

"Memang di sana banyak pedagang eceran yang memaksa untuk membeli BBM dan mereka tidak bisa dilarang. Jadi kalau bisa pemerintah lansung yang turun, supaya mereka bisa mendengar," ujarnya.