Rekomendasi DPRD ke Pemda Mamuju Terhadap RAPBD Anggaran 2025, Ada Usul Tambahan Armada Damkar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menyampaikan rekomendasi atau catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mamuju 2025.

Rekomendasi itu disampaikan Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Yuslifar Yunus Jafar di sidang rapat paripurna RAPBD 2025 di gedung DPRD, Jl  Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Mamuju, Sulbar. Jumat (29/11/2024).

Pihanya menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan banggar bersama komisi dan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terhadap Ranperda APBD, terlaksana dengan baik terlaksana dengan baik sesuai jadwal ditetapkan.

Lebih lanjut disampaikan sebagai mitra kerja di daerah dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, diharapkan program dan kegiatan yang

dianggarkan oleh masing masing OPD dapat berjalan secara optimal dan transparan

Baca juga: Bawaslu Pasangkayu Periksa Anggota KPPS Usai Ijinkan 3 Warga ber KTP Mamuju Nyoblos di TPS

Baca juga: Perjuangan Petugas Polresta Mamuju Kawal Logistik Pilkada 2024, Dihantam Gelombang dan Hujan Deras

Adapun hal-hal penting menjadi catatan dan rekomendasi DPRD Mamuju kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Adapun Proses untuk menjadi penduduk tetap yaitu menetap minimal 6 sampai satu tahun, desa atau kelurahan dapat melapor ke capil untuk merubah datanya menjadi penduduk tetap.

2. Mengantisipasi agar tenaga kontrak yang tidak lolos PPPK kita anggarkan kembali di setiap OPD menjadi paruh waktu.

3. Untuk Kesbang pol agar mengusahakan setiap tahun ada perwakilan Paskibraka untuk perwakilan kabupaten Mamuju.

4. Gajian kontrak satpol untuk dapat ditambah dari Rp1,3 juta menjadi Rp1,5 juta.

5. Penambahan armada mobil pemadam kebakaran, kalau biasa setiap kecamatan ada mobil Pemadam.

6. Terkait pemekaran wilayah kecamatan sampai saat ini juga masih proses moratorium.

7. Perlu penambahan anggaran untuk pemekaran suatu wilayah.

8. Untuk bagian organisasi diharapkan lebih berhati-hati dalam merencanakan kegiatan yang tidak ada outputnya.

9. Untuk bagian KESRAH dari anggaran Rp5,27 miliar sisipkan untuk kegiatan MTQ Rp250 juta.

10. Kecamatan dan kelurahan untuk dapat mengefisienkan anggarannya dan dapat memelihara kebersihan kantor.

11. Diharapkan kepada pemerintah pemerintah untuk lebih memperhatikan pembangunan kantor kecamatan dan kelurahan dikarenakan banyaknya kantor yang kurang layak digunakan.

12. Dinas PUPR perlu dianggarkan biaya Pra Perencanaan untuk semua bidang (Rp100 juta/Bidang/Tahun).

13. Dinas DKP Budidaya Ikan Air Tawar perlu diintervensi anggarannya karena masyarakat banyak membuat kolam sendiri.

14. Perlu merasionalkan target pendapatan yang diberikan ke Dinas Perhubungan.

15. Perlu adanya program kegiatan sekolah lapang bagi para kelompok tani.

16. Target Pendapatan yang diberikan Ke Dlhk perlu dirasionalkan Kembali.

17. Dinas ketahanan pangan memerlukan penambahan anggaran untuk kegiatan pasar murah.

18. Pentingnya Perda tentang penertiban pengemis dan gelandangan (Gepeng) untuk di Dinas Sosial.

19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus dianggarkan kembali karena kegiatan ini dapat mendulang penurunan angka kemiskinan, sehingga wajib dilaksanakan dan termuat pada saat asistensi Bappepan.

20. Perlu perhatian lagi terhadap pelayanan yang ada di puskesmas karena kurang optimal.

21. Perlu perbaikan sumber daya manusia (SDM) yang ada di RSUD dan pelayanan yang baik untuk tahun 2025.

22. Terkait pemberian insentif dokter dari Rp45 miliar masih butuh anggaran sekitar Rp3 miliar, jadi total Insentif dokter Rp49 miliar yang dibutuhkan.

23. Sebagian belanja pemeliharaan akan di geser ke Perbaikan Mesjid yang ada di RSUD.

24. Banyak sekolah-sekolah yang di kecamatan membutuhkan pagar baik pembangunan pagar sekolah maupun rehab pagar sekolah.

25. Pentingnya pembuatan profil objek wisata yang ada di Mamuju.

26. Untuk Dinas Pariwisata pentingnya pembuatan profil objek wisata yang ada di mamuju.

27. Diharapkan kepada Bappenda harus logis memberikan target PAD kepada OPD karena harus di tunjang juga dengan fasilitas yang memadai.

28. Pentingnya pembebasan lahan untuk daerah wisata dan data - data objek wisata yang ada di kabupaten Mamuju.

29. Pergeseran anggaran kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana belanja seminar Kit Rp50 juta dikurangi Rp25 juta digeser pemeliharaan kendaraan sebesar Rp25 juta (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Lukman Rusdi