Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung Pilkada, Bawaslu Majene Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE  - Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Majene petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan serentak tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan di pada hari Pemungutan Suara.

Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Bawaslu Majene, Yanti Rezki Amaliah mengatakan, variabel dan indikator potensi TPS rawan berbagai macam.

Diantaranya penggunaan hak pilih DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, dan/atau riwayat PSU/PSSU.

Baca juga: Bertambah! Kini Bawaslu Majene Tangani 27 Dugaan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

"Termasuk keamanan riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara, politik uang, politisasi SARA dan ujaran kebencian, netralitas penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa,"kata Yanti kepada wartawan.

Termasuk juga, logistik riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan, lokasi TPS sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus, jaringan listrik  internet.

Lebih lanjut ia mengatakan terdapat 5 indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi yaitu:

1. 265 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT. 

2. 112 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri. 

3. 105 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb). 

4. 52 Jumlah TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS 

5. 41 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas.

4 Indikator iotensi TPS rawan yang banyak terjadi yaitu:

1. 18 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca). 

2. 12 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK). 

3. 8 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.