Pengangguran Baru di Sulbar Bertambah , Ketua Komisi IV DPRD: Perlu Langkah Cepat dan Efektif

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Sulbar. 

Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Abdul Rahim, menegaskan perlunya langkah cepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam upaya mencari solusi, Komisi IV DPRD Sulbar telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar.

Baca juga: Pengangguran di Sulbar Tembus 20 Ribu, Disnaker Dorong Lulusan Baru Ikuti Pelatihan BLK

Abdul Rahim menekankan bahwa Disnaker memiliki peran strategis dalam menyediakan akses bagi masyarakat untuk memasuki dunia kerja.

“Kami berharap Disnaker mampu mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, sehingga solusi yang diberikan bisa tepat sasaran,” ujar Abdul Rahim saat dihubungi pada Selasa (12/11/2024).

Pada rapat perdana bersama sepuluh OPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV, Rahim menyampaikan pentingnya pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat Sulbar yang belum bekerja. 

Pelatihan ini diharapkan dapat dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) agar peserta memiliki keterampilan yang siap pakai.

Selain pelatihan, Rahim juga mengusulkan agar masyarakat mendapatkan bantuan modal usaha. 

“Modal ini diharapkan bisa menjadi bekal mereka untuk memulai usaha mandiri, sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah daerah,” jelasnya.

Menurutnya, dengan keterampilan dan modal yang cukup, masyarakat Sulbar dapat berdaya dan mandiri dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Angka Pengangguran

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali merilis data terbaru mengenai ketenagakerjaan di wilayah Sulbar. 

Berdasarkan laporan Agustus 2024, populasi usia kerja di Sulbar kini mencapai 1.090,11 ribu orang, meningkat 20,01 ribu orang dibandingkan periode yang sama 2023.

Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri, mengungkapkan bahwa 71,40 persen dari populasi ini atau sekitar 778,38 ribu orang merupakan angkatan kerja.

Sementara sisanya sebanyak 311,73 ribu orang bukan bagian dari angkatan kerja.