Soal PIP, Pengakuan Ratih Singkarru Tak Redakan Persepsi Masyarakat, Pengamat: Pengakuan Dosa

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Di tengah hiruk-pikuk politik Sulawesi Barat, suara dari Ratih Singkarru menggema, menembus kebisingan dengan pengakuan yang diungkapkan seolah dari ujung bibirnya yang terbata. 

Di hadapan publik, ia mengakui bahwa program beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) adalah milik pemerintah, bukan sekadar milik pribadi. Namun, pengakuan ini, menurut pengamat politik Fakhruddin, hanyalah sehelai kertas di tengah lautan penolakan masyarakat.

“Ini semacam pengakuan dosa,” ungkap Fakhruddin, merendahkan nada bicara saat diwawancarai awak media pada Senin, 4 November 2024. Dalam pandangannya, Ratih terdesak untuk berbicara demikian, setelah desas-desus dan keluhan tentang penyelewengan program itu melanda Polewali Mandar. “Naluri dasar politisi memaksanya untuk mengakui,” imbuhnya.

Namun, di balik pernyataan tersebut, Fakhruddin menegaskan bahwa itu tidak cukup untuk mengubah persepsi masyarakat yang sudah terlanjur skeptis. Mereka, yang telah menyaksikan berbagai protes dan keluhan, telah memahami dengan jelas bahwa penyelewengan dalam penyaluran beasiswa PIP bukanlah sekadar rumor belaka.

“Masyarakat Polman bisa memahami pernyataan Ratih, tetapi akan sulit untuk memaafkan penyelewengan yang terjadi,” katanya tegas. Ada luka yang mendalam, dan luka itu takkan sembuh hanya dengan sebuah pengakuan.

Video berdurasi satu menit dan 15 detik, yang beredar luas di kalangan warga Polewali Mandar, menjadi saksi bisu dari pengakuan Ratih. Dalam video itu, Anggota Komisi X DPR-RI itu menyatakan dengan lugas bahwa Beasiswa PIP adalah program pemerintah, di bawah naungan Kementerian Pendidikan. “Ini programnya Presiden. Ini uang negara. Bukan program Ratih Singkarru. Bukan uang Ratih Singkarru,” tegasnya, seolah ingin menutup semua celah untuk kritik.

Namun, apakah itu cukup? Fakhruddin skeptis. Ia memprediksi dampak negatif dari pernyataan Ratih terhadap dukungan masyarakat untuk Dirga Singkarru, kakaknya yang tengah mencalonkan diri sebagai Bupati Polman. “Pernyataan ini menegaskan asumsi banyak pihak bahwa ada upaya politisasi beasiswa PIP,” katanya, menyoroti kemungkinan dampak buruk pada kepercayaan masyarakat.

Di balik kata-kata itu, sebuah pelajaran tersimpan: pengakuan mungkin menyelesaikan satu sisi, namun dalam politik, kepercayaan adalah segalanya. Dan saat kepercayaan itu telah ternoda, jalan untuk memulihkannya akan jauh lebih berliku. Dalam dunia yang dilingkupi oleh ketidakpastian dan kekecewaan, pengakuan kadang hanya menjadi angin lalu, sementara harapan masyarakat menjadi benang halus yang semakin menipis. (*)