Anggaran Pengendalian Inflasi Sulbar Rp 51,4 Miliar, Yang Terpakai Segini

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Anggaran untuk program pengendalian inflasi di Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2024 mencapai Rp 51,4 miliar, yang setara dengan 2,80 persen dari total belanja daerah.

Hingga 30 September 2024, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 80,46 persen atau senilai Rp 41,3 miliar.

Baca juga: Pemuda Nyaris Diamuk Warga Polman Kepergok Mencuri di Kios

Baca juga: Sulbar Segera Miliki Rumah Sakit Jiwa di Mamuju, Anggaran Awalnya Rp 200 Miliar

Pendanaan tersebut disalurkan kepada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulbar.

Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar tercatat memiliki realisasi terendah dibandingkan OPD lainnya, hanya sebesar 27,20 persen dari total pagu yang diberikan.

"Pagu pendanaan inflasi mencapai Rp 51,4 miliar atau 2,80 persen dari belanja daerah. Realisasi anggaran program ini telah mencapai 80,46 persen atau sekitar Rp 41,3 miliar dari total pagu. DKP menjadi OPD dengan realisasi terendah, hanya mencapai 27,20 persen," jelas Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani Hamdi, saat dihubungi pada Rabu (16/10/2024).

Dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar terus memperkuat koordinasi.

Upaya ini berhasil menurunkan harga sejumlah komoditas pangan di beberapa wilayah, terutama di pekan kedua bulan Oktober.

Di Mamuju, beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain cabai merah keriting, cabai rawit merah, cabai merah, ikan layang, dan ikan kembung.

Sementara di Majene, komoditas yang turun meliputi beras medium/premium, minyak goreng kemasan, daging sapi, daging ayam ras, serta beberapa jenis cabai dan ikan.

Meski demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di kedua wilayah tersebut. Di antaranya adalah minyak goreng curah, telur ayam ras, bawang merah, tomat, cabai rawit merah, dan ikan kembung.

TPID Sulbar terus melakukan berbagai inovasi untuk mengendalikan inflasi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Beberapa langkah yang dilakukan antara lain pemantauan harga harian di pasar tradisional di enam kabupaten, pengawasan harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), serta penyaluran bantuan seperti mesin ketinting, pupuk, bibit, dan peningkatan kapasitas SDM petani.

"Selain itu, kami juga rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta intervensi harga ikan di pasar," tambah Hamdani.

Berikut rincian anggaran dan realisasi pengendalian inflasi di Sulbar:

1. Dinas Perhubungan (Dishub): Pagu Rp 25 juta, realisasi Rp 24,92 juta (99,68 persen)

2. Dinas PUPR: Pagu Rp 42,13 miliar, realisasi Rp 37,45 miliar (88,87 persen)

3. Dinas Koperindag UKM: Pagu Rp 117,38 juta, realisasi Rp 95,92 juta (81,71 persen)

4. Bapperida: Pagu Rp 12,8 juta, realisasi Rp 10,45 juta (81,60 persen)

5. Disketapang: Pagu Rp 1,76 miliar, realisasi Rp 1,31 miliar (74,09 persen)

6. Biro Ekbang: Pagu Rp 205 juta, realisasi Rp 136,35 juta (66,51 persen)

7. DTPHP: Pagu Rp 1,56 miliar, realisasi Rp 814,52 juta (52,18 persen)

8. Biro Tapem: Pagu Rp 50 juta, realisasi Rp 19,72 juta (39,45 persen)

9. DKP: Pagu Rp 5,54 miliar, realisasi Rp 1,51 miliar (27,20 persen).(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi