Pemkab Polman Segera ke BKN Makassar Perkara Honorer Tidak Bisa Daftar PPPK 2024

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengambil langkah ke Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Makassar untuk mengakomodir ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer tidak dapat daftar PPPK 2024.

Ratusan pegawai honorer ini dari kalangan perawat, Satpol PP dan petugas penjaga air di Dinas PUPR Polman.

Baca juga: Ganggu! Pembagunan Ruko di Samping Puskesmas Banggae 1 Majene Dihentikan

Baca juga: Dugaan Langgar Netralitas Kades Sugihwaras di Pilkada Polman Naik Tahap Penyelidikan 

Mereka mengadu ke kantor DPRD Polman lantaran tidak bisa daftar penerimaan PPPK 2024.

Karena para pegawai honorer ini tidak terakomodir di database BKN Pusat, padahal sudah mengabdi belasan tahun.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Polman I Nengah Sumandana mengatakan para honorer ini dapat mendaftar di PPPK 2024 pada gelombang kedua.

"Seleksi tahap pertama memang tidak bisa daftar, tapi nantinya di seleksi gelombang ke dua sudah bisa yang penting sudah mengabdi selama dua tahun," terang I Nengah kepada wartawan.

Dia menjelaskan ada ratusan pegawai honorer atau PTT yang tidak bisa daftar di gelombang pertama.

Sehingga Pemda Polman akan segera ke kantor regional IV BKN di Makassar, untuk koordinasi masalah ini.

I Nengah mengaku belum mengetahui jumlah pasti tenaga honorer mengalami masala yang sama.

"Jelas ada ratusan pegawai, itu nanti datanya akan dibawa ke BKN Makassar selanjutnya dibawa ke Kemenpan RB," lanjutnya.

Dia menambahkan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR akan koordinasi ke BKN Makassar.

Mencari tau kendala dihadapi ratusan pegawai honorer yang tidak masuk dalam pangkalan data BKN.

Hasil koordinasi itu, kata I Nengah akan kembali dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Polman pada Kamis (17/10/2024).

Sebelumnya diberitakan, puluhan pegawai honorer bertugas sebagai perawat di tiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) datang mengadu di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar (Polman), Kamis (10/10/2024).

Puluhan honorer perawat ini mengadu lantaran tidak masuk dalam data pegawai di database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat.