Warga Pasangkayu Keluhkan Pengisian BBM di SPBU dengan Sistem QR Code

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Pasca diberlakukan kebijakan pembelian bahan bakar subsidi jenis Pertalite  menggunakan QR Barcode Aplikasi My Pertamina di SPBU Bulu Cindolo, Jl Ir. Soekarno, Pasangkayu, antrian panjang kendaraan menjadi pemandangan di SPBU tersebut, Rabu (2/10/2024).

Dari pantauan Tribun-Sulbar.com, panjang antrian mobil di SPBU tersebut mencapai sekitar 20 meter.

Pegawai SPBU Aldo mengatakan, pengisian menggunakan aplikasi ini sudah diberlakukan sejak hari Jumat lalu.

Baca juga: Pembelian BBM Bersubsidi Pakai Barcode Mulai Berlaku di SPBU Polohu Mamuju Tengah

Selain terjadi antrian, kebijakan ini juga memicu keluhan dari kalangan pengendara.

Salah satu pengendara bernama Edi, mengatakan meski kebijakan tersebut cukup bagus, karena hanya berlaku untuk pembelian bahan bakar Pertalite bagi mobil yang di bawah 1.400 CC, dan motor di bawah 250 CC, namun ada dampak buruk dari kebijakan tersebut.

Pasalnya, jika ingin mendaftarkan aplikasi tersebut, harus memiliki surat-surat kendaraan.

"Nah, yang jadi keluhan kami ini yaitu mobil kami kan masih dicicil, tentunya tidak memiliki BPKB. Jadi kami tidak mengisi bahan bakar, karena tidak terdaftar di aplikasinya," terang Edi.

Selain itu, Edi juga mengatakan mobil cicilan yang ia miliki saat ini sudah tidak pernah ia gunakan lagi.

"Terpaksa disimpan di rumah, karena tidak bisa melakukan pengisian kalau tidak punya BPKB," ujar Edi.

Di samping itu, kebijakan ini juga berdampak bagi pengendara yang tak memiliki smartphone.

Banyak pengendara yang terpaksa tidak jadi mengisi, karena tidak memiliki memiliki handphone.

"Biarpun punya hp, bagaimana kalau hp nya lobet, atau tidak tau pakai aplikasinya," ujar salah satu pengendara.

Akibat kebijakan ini, pegawai SPBU terpaksa harus bekerja lebih ekstra saat melakukan pengisian, karena harus membantu pengendara yang tidak tau menggunakan aplikasinya.

Edi dan pengendara lain berharap kepada pemerintah pusat agar sebelum membuat kebijakan, perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan.

"Kasian bagi pengendara yang di ada di desa-desa. Bisa dibilang bahan bakar ini juga merupakan bahak pokok bagi masyarakat, nah bagaimana sudah kalau dibatasi seperti ini," ujarnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Taufan