Beras SPHP Bulog Pasangkayu Diduga Kedaluwarsa, Ini Penjelasan Pihak Bulog

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU – Beredar kabar di masyarakat mengenai temuan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) milik Bulog Cabang Pasangkayu yang diduga sudah kedaluwarsa.

Temuan itu diketahui saat kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Bulog beberapa waktu lalu.

Informasi yang dihimpun, beras SPHP dijual kepada masyarakat dengan harga Rp62.500 per 5 kilogram pada 1 Oktober 2025.

Baca juga: Viral IRT di Mamuju Masak Beras SPHP Hasilnya Bisa Memantul Seperti Bola, Begini Penjelasan Bulog

Namun, pada kemasan beras tertera keterangan MFD: 15/03/2024 (tanggal produksi) dan EXP: 15/09/2025 (masa kedaluwarsa).

Artinya, beras sudah melewati batas konsumsi sejak pertengahan September.

Menanggapi hal itu, Kepala Bulog Cabang Pasangkayu, Ahmad Syahrul, membenarkan adanya temuan tersebut.

Namun ia menegaskan, beras yang beredar bukan beras kadaluwarsa.

“Memang di kemasannya tertulis masa kedaluwarsa bulan September, tetapi isinya bukan beras yang sudah kedaluwarsa. Itu hanya kemasan yang kami gunakan ulang karena keterbatasan stok karung saat itu,” jelas Ahmad Syahrul, Selasa (14/10/2025).

Ia menjelaskan, saat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, permintaan beras meningkat tajam.

Sementara stok karung baru belum tersedia.

Untuk mengantisipasi kekosongan pasokan, Bulog menggunakan kembali sebagian karung lama yang masih layak pakai.

“Kami pastikan beras yang dijual tetap layak konsumsi. Tidak ada beras kadaluwarsa di gudang Bulog Pasangkayu. Semua beras masuk sudah melalui proses sortir dan pemeriksaan kualitas,” tegasnya.

Ahmad Syahrul juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum tentu benar.

“Kami harap masyarakat Pasangkayu tetap percaya kepada Bulog. Bila menemukan hal yang dianggap janggal, silakan lapor langsung ke kantor kami agar ditindaklanjuti secara resmi,” ucapnya.

Ia menambahkan, Bulog Pasangkayu terus berkomitmen memastikan pasokan beras SPHP berlangsung lancar dan sesuai standar mutu pemerintah.

“Beras SPHP merupakan bagian dari program pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Kami akan terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan pengawasan yang ketat,” pungkasnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Taufan