Wawancara Khusus Kepala BPS Sulbar Terkait Angka Kemiskinan Sulawesi Barat dan Faktor Penyebabnya

TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat, Tina Wahyufitri mengikuti program Podcast Bicara SULBAR di kantor Tribun-Sulbar.com yang berada di Jl Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Selasa (10/9/2024).

Dalam podcast itu, Tina mengungkapkan penyebab tingginya angka kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat.

Acara ini disiarkan secara langsung di halaman Facebook Tribun-Sulbar.com dan kanal YouTube Tribun Sulbar Official pada pukul 10:00 WITA.

Podcast Bincang Sulbar dengan tema "Kemiskinan Ekstrem Landa Sulbar, Apa Penyebabnya?" dipandu Ilham Mulyawan Indra dan menghadirkan bintang tamu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Tina Wahyufitri.

Berikut isi wawancaranya:

Host: Beberapa waktu lalu sempat ada berita tentang data yang diungkapkan BPS Sulbar terkait kemiskinan ekstrem yang melanda Sulbar. Sebenarnya bagaimana tugas/metode BPS ini untuk mengetahui kemiskinan dan tidaknya di suatu provinsi itu. Apalagi tugas-tugas dari Presiden Jokowi bagi insan-insan statistik menghadirkan data pengentasan kemiskinan.

Tina: Baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi selama ini dengan Tribun Sulbar dan kami juga ucapkan selamat untuk tercapainya lebih dari 100 ribu subscribers dan hal itu tentu menjadi relevan bagi kami untuk berkolaborasi karena kami sangat membutuhkan media-media yang bisa memberikan informasi statistik kepada masyarakat. Di mana data statistik yang disampaikan BPS bisa bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Baca juga: BPS Sulbar: Gerakan Pangan Murah Lebih Banyak di Perkotaan, Masyarakat Miskin Banyak di Pedesaan

Baca juga: Program Dinsos Atas Kemiskinan Ekstrem di Sulbar

Terkait dengan kemiskinan ekstrem, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa BPS itu punya dua peran. 

Pertama, sebagai kantor statistik maka tugas kami adalah memperkuat tata kelola statistik di suatu wilayah.

Sementara BPS sebagai lembaga pemerintah, BPS wajib berkolaborasi menyediakan data yang menjadi prioritas presiden.

Untuk kemiskinan ekstrem, berdasarkan peraturan presiden nomor 4 tahun 2022, BPS ditugaskan melakukan evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian dari survei sosial dan ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS setiap tahun, bulan Maret dan September.

Angka kemiskinan ekstrem ini dihitung oleh BPS inti membantu mempercepat Kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Mungkin kadang-kadang orang bertanya, bagaimana konsep miskinnya BPS karena banyak juga Instasi, Kementerian atau lembaga yang memiliki konsep miskinnya masing-masing, bahkan masyarakat memiliki konsep tersendiri.

Untuk di BPS, kami ada referensi yaitu armatya since tahun 1983 memperkenalkan bahwa kemiskinan itu adalah suatu kapabilitas personal. Jadi harusnya seseorang itu punya kemampuan atau sumber daya untuk menjalankan fungsinya sebagai manusia dalam hidup dan kehidupannya.

Jadi kemiskinan itu dipandang ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling minumun dalam hal makanan dan non makanan. Itu kalau dari BPS. Kemudian makanan ini kami konversikan jadi uang. Kenapa harus diuangkan? Karena lebih mudah diukur, lebih jelas, dan akan memiliki hubungan yang kuat dengan variabel-variabel sosial budaya.