BPS Sulbar: Gerakan Pangan Murah Lebih Banyak di Perkotaan, Masyarakat Miskin Banyak di Pedesaan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Setiap bulan, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat (Sulbar) merilis data terkait kenaikan harga dan inflasi.

Dalam beberapa bulan terakhir, inflasi di Sulawesi Barat (Sulbar) masih terkendali. Namun, kemiskinan tetap menjadi masalah utama yang dihadapi wilayah ini. Mengapa demikian?

Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri, menjelaskan bahwa inflasi yang terkendali berada pada kisaran 2,5 persen dengan toleransi plus-minus satu persen.

Baca juga: Capai 67,23 Persen Tingkat Pendidikan Rendah Jadi Penyumbang Kemiskinan Ekstrem di Sulbar

Baca juga: Warga Perahunya Terbakar di Mamuju Tengah Rugi Belasan Juta, Polisi Selidiki

Jika inflasi di bawah batas tersebut, ekonomi dianggap stabil, memberikan kepastian bagi masyarakat dalam bekerja.

Pada Maret 2024, inflasi di Sulbar tercatat sebesar 0,43 persen secara bulanan dan 2,76 persen secara tahunan, masih di bawah tiga persen. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi di Sulbar masih dalam rentang target pemerintah antara 1,5 hingga 3,5 persen.

Namun, di balik angka yang stabil ini, Tina menyoroti bahwa kesenjangan pendapatan di Sulbar justru semakin melebar. Meskipun inflasi terkendali, ketimpangan ekonomi antara rumah tangga miskin dan rumah tangga kaya semakin besar, terutama di kalangan penduduk miskin.

Tina mengungkapkan bahwa, berdasarkan survei BPS pada Maret 2024, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Sulbar mengalami peningkatan. Hal ini menjadi paradoks ketika inflasi terkendali, namun kemiskinan ekstrem tetap meningkat.

Menurut Tina, salah satu penyebabnya adalah fokus intervensi pemerintah daerah yang lebih banyak diarahkan ke wilayah perkotaan. Padahal, survei BPS menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin, termasuk miskin ekstrem, berada di pedesaan.

"Kami mencermati, bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah daerah itu kebanyakan lokusnya di daerah perkotaan. Sementara berdasarkan survei yang kami lakukan, kebanyak penduduk miskin dan juga miskin ekstrem banyak di pedesaan," ungkap Tina dalam podcast Bincang Sulbar di Studio Tribun-Sulbar.com, Jl Martadinata, Simboro, Mamuju, Selasa (10/9/2024).

Gerakan pangan murah yang diadakan pemerintah sering kali tidak menyentuh masyarakat miskin di pedesaan. Bahkan, ada kalanya masyarakat miskin ekstrem tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan pokok meskipun harga sudah ditekan.

Tina menyarankan agar intervensi pangan murah lebih diprioritaskan bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem. Hal ini membutuhkan data yang akurat dan terkini untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Selain itu, pemeliharaan basis data yang baik juga sangat penting. Pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam mendata penduduk miskin ekstrem, termasuk mendorong mereka untuk memiliki KTP.

Banyak program bantuan pemerintah mensyaratkan kepemilikan KTP, namun masih ada penduduk di Sulbar yang belum memiliki dokumen ini.

Dengan data yang lebih baik dan program yang tepat sasaran, diharapkan masalah kemiskinan ekstrem di Sulbar bisa ditekan, meskipun inflasi tetap terkendali.

"Mengingat pemeliharaan data base itu penting, maka tentulah diharapkan ini ada peran dari pemerintah desa. Misalnya di suatu wilayah diduga miskin ekstrem, didoronglah untuk punya KTP karena banyak sekali program pemerintah yang mensyaratkan KTP. BPS pernah melakukan pendataan, ada juga masyarakat Sulbar yang belum punya KTP. Nah itu, mungkin perlu didorong karena memang setiap bantuan itu ditanyakan KTP," pungkasnya.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi