Dituding Pakai APBD untuk Pengadaan Bibit Sukun dan Cavendish, Bahtiar: Tidak Ada Pakai Dana APBD!

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin angkat bicara terkait aksi unjuk rasa massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Sulawesi Barat bersama organisasi kepemudaan di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, pada Senin (2/9/2024).

Dalam aksi tersebut, mereka dengan tegas menuntut agar Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin dicopot dari jabatannya.

Massa menyebut kebijakan anggaran yang dijalankan Bahtiar, hanya terfokus pada proyek penanaman pohon sukun dan pisang.

Hanya dinilai tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran.

Terkait hal ini, Bahtiar mengatakan bahwa bahwa tidak ada satu sen pun dana APBD yang digunakan untuk pengadaan bibit Pisang Cavendish.

"Apalagi saya masuk pada akhir Mei 2024, dimana semua program kegiatan tahun 2024 yang direncanakan tahun lalu sudah berjalan. Jadi praktis semua yang terjadi adalah hanya melaksanakan yang ada," ungkap Bahtiar.

Justru sebaliknya kata dia, Pemprov Sulbar di era pemerintahannya hanya melaksanakan inovasi-inovasi program kegiatan tanpa menggunakan dana APBD.

Baca juga: Bukti Nyata Tuah Stadion Batakan, PSM Makassar dan Borneo FC Kompak Sapu Bersih Liga 1 2024/2025

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem Landa Sulbar, BPS Sulbar Ungkap 2 Penyebab, Pj Bahtiar Akan Masifkan Potensi Alam

"Begitu pun pohon sukun yang sudah ditanam dan dibagikan kepada masyarakat selama ini tidak pakai APBD," ia menambahkan.

Bahtiar mengaku, fokus menanam sukun dan cavendish semata-mata untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Sulbar.

Apalagi, pohon sukun sangat baik sebagai makanam konversi pangan yang sehat, dan pohonnya baik untuk mencegah atau menahan longsor karena sulbar daerah potensial bencana, sekaligus sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Data BPS

Sementara itu, berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 11,21 persen. Meskipun terjadi tingkat penurunan namun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang mengalami kenaikan. 

“Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik 0,05 poin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,03. Yang menjadi tantangan pemerintah daerah untuk menurunkan dua indeks ini adalah kepala rumah tangga miskin mayoritas tamat SD, sebesar 46,17 persen sementara 22,73 persen kepala rumah tangga miskin tidak dapat membaca dan menulis,” urai Tina Wahyufitri, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, kepada media (Senin,2 September 2024) 

Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri menjelaskan,  mengapa kemiskinan ekstrem Sulbar meningkat? 

Potret ini sejalan dengan fenomena bahwa terjadi penurunan pengeluaran pada penduduk tingkat terbawah di Sulawesi Barat, terutama mereka yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem.