Dianggap Tidak Becus Urus Desa Warga Desa Karama Segel Kantor dan Minta Kades Dicopot Segera!

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Puluhan warga Desa Karama Kecamatan Kalumpang Sulbar menyegel kantor desa pada Senin (15/7/2024) pagi sekitar pukul 08:00 WITA.

Aksi dilakukan sebagai bentuk protes warga terhadap pelayanan kepala desa yang dinilai tidak maksimal selama menjabat.

Tuntutan utama warga Karama pertama, meminta kepada Bupati Sutinah Suhardi untuk mencopot kepala desa Karama.

Kedua, meminta kepada Bupati Sutinah Suhardi untuk bersikap tegas kepada aparat kepala desa Karama yang tidak bekerja sesuai undang-undang yang berlaku.

Ketiga, mendesak kepada Kepala Desa Karama, Yohanis untuk mundur karena tidak berkerja secara profesional, dan tidak ada pembangunan di Desa Karama.

Baca juga: Pj Gubernur Peringatkan 156 Kades Mamasa, Bahtiar: Jangan Jadi Pemimpin Kalau TIdak Siap Lapar!

Baca juga: 12 RAMALAN SHIO Lengkap Besok Selasa 16 Juli 2024: Shio Kuda Kejar Bonus, Macan Obsesif, Ayam Peka

Keempat, meminta kepada pemerintah kabupaten Mamuju untuk tidak menutup mata terkait ketidaktransparansinya dana desa.

Sebagai informasi, warga desa Karama berencana akan kembali melakukan aksi geruduk di kantor desa, jika saja dalam 14 hari tidak mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten.

Sementara itu, Kades karama Yohanis mengaku menghargai aksi tersebut karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

“Terkait apa yang dikeluhkan keluarga atau masyarakat saya di desa karama itu tidaklah benar, dan saya sangat menghargai terkait apa yang mereka lakukan karena itu bagian dari hak demokrasi,” kata Yohanis kepada Tribun-Sulbar.com, Rabu (15/7/2024) siang.

Ia menanggapi tuntutan yang dilayangkan warganya tentang penggunaan dana desa.

“Terkait pengelolaan keuangan desa itu sudah melalui tahap asistensi sesuai dengan prosedur dan sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada,” jelasnya.

“Hanya memang kita selalu melihat kondisi skala prioritas dan suatu program juga sudah melalui hasil musrembang desa,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa telah berkoordinasi dengan lembaga perangkat deda (LPD) terkait beberapa tuntutan yang dilayangkan warganya.

“Saya sudah berupaya dan sudah koodinasi dengan LPD, saya akan memberikan penjelasan kepada masyarakat juga kepada instansi terkait,” katanya.

Pihaknya sangat menyayangkan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak desa terkait rencana aksi tersebut.