PMII Mamuju Desak Kemenag Tindak Tegas Pejabat Pelecehan Seksual ke Pegawai

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mamuju turut merespons dugaan tindakan amoral yang dilakukan oknum pejabat kementerian di Sulawesi Barat (Sulbar)

Ketua PMII Mamuju, Refli Sakti Sanjaya mengatakan, pihak kementerian harus bersikap tegas terhadap oknum pejabat tersebut.

"Kami berharap semoga pihak dari Kemenag RI tidak memilih untuk tutup mata terhadap kasus ini melainkan bisa mengambil sikap yang lebih tegas sesuai aturan yang ada," ujarnya kepada Tribun-Sulbar.com, Selasa (5/3/2024).

Refli menuturkan, pelaku harus disanksi tegas dengan dicopot dari jabatannya.

"Kami dari PMII Mamuju tentu sangat menyayangkan kabar bahwa adanya dugaan tindakan tidak senonoh dari oknum pejabat di kantor Kanwil Kemenag Sulbar," sambungnya.

Ia menambahkan, Kemenag RI harus bertindak cepat menangani kasus tersebut.

Pihaknya memastikan akan melakukan aksi demonstrasi jika pelaku dibiarkan begitu saja tanpa sanksi.

Sebelumnya, tokoh pendiri Sulbar sekaligus inisiator berdirinya kantor wilayah Kementerian Agama, Rahmat Hasanuddin, mengutuk keras dugaan tindakan amoral dilakukan oknum pejabat kementerian di daerah ini.

Baca juga: Tokoh Pendiri Sulbar Kutuk Keras Dugaan Perbuatan Amoral Oknum Pejabat Kanwil Kementerian di Sulbar

Rahmat Hasanuddin mengatakan, lembaga kantor wilayah kementerian tersebut adalah lembaga yang sangat dihormati dan muliakan.

"Saya dengar cerita. Saya sakit hati dan tersinggung dengan informasi tidak bagus ini datang dari kantor wilayah kementerian yang harusnya sangat dihormati dan dimuliakan," tegas Rahmat Hasanuddin kepada awak Tribun-Sulbar.com saat ditemui di Mamuju, Senin (4/3/2024).

Rahmat mengatakan, Sulbar memiliki budaya sangat santun dan malaqbi, sehingga perbuatan amoral tersebut tak seharusnya di bawa ke daerah ini.

"Kalau ini sudah terbukti, harus ditindak tegas," pungkasnya.

Ia khawatir, jika tidak ditindak oleh atasan atau instansinya jangan sampai masyarakat yang bertindak.

"Tapi mudah-mudahan masyarakat tidak bertindak," ucapnya.

Dia menambahkan, tindakan amoral oleh oknum pejabat kementerian tersebut sudah menjadi bahan cerita oleh beberapa pegawai di lingkungan kerjanya.

Sebab, sumber media ini mengatakan, korban tidak hanya satu.

Tapi, ada beberapa orang notabene adalah pegawai di kanwil kementerian itu sendiri menjadi korban dugaan kejahatan seksual oknum pejabat bersangkutan.

"Jadi sekali lagi sebelum ribut, harus ditindak di internalnya. Karena saya sebagai pendiri sangat kecewa dengan adanya informasi perbuatan tidak senonoh ini," tambahnya.

Kata dia, lembaga pembina keagamaan seharusnya menjunjung tinggi etika moral dan sopan santun.

Tapi, dengan kasus ini justru oknum pejabatnya mendegradasi nilai lembaganya tersebut.

"Pokoknya ini harus diusut dan dibuktikan. Ini sensitif, jadi sebelum masyarakat bertindak pimpinannya harus bertindak lebih dulu," pungkasnya.

Jika perlu, kata dia, oknum pejabat dimaksud tidak lagi menginjakkan kaki di bumi malaqbi Sulawesi Barat ini.

"Awalnya saya tidak percaya informasinya, tapi setelah saya lihat bukti-buktinya, wah parah ini, jangan-jangan ada kelainan jiwa dan ini tidak boleh dibiarkan," tuturnya.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi