BPBD Sulbar Geram BNPB Pusat PHP Petani Kalukku Soal Bantuan Uang

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ungkap permasalahan proses bantuan kebencenaan puluhan hekatre sawah di Kecamatan Kalukku, Mamuju, hingga tak kunjung terealisasi.

Luas lahan persawahan 46 hekatre di Lingkungan Sampoang, Kelurahan Sinyomyoi, Kecamatan Kalukku, Mamuju itu belum mendapatkan bantuan pascabanjir pada Oktober 2022 lalu.

Meskipun BNPB Pusat sudah mengeluarkan data sebanyak 87 orang petani sawah di Sampoang akan menerima bantuan berupa uang.

Namun,data tersebut jadi masalah lantaran BPBD Provinsi Sulbar menggangap BNPB Pusat mengeluarkan data bantuan kebencanaan hanya sekedar isu belaka.

"Itu hari mereka (BNPB Pusat) menelepon mau datang ke Mamuju dan saat datang kita jemput, mereka dari BNPB Pusat bilang ke kami mau tinjau sawah yang terdampak banjir itu untuk tahun 2023," ungkap Kepala BPBD Sulbar Amir Maricar saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, Rabu (29/8/2023).

Dia mengatakan, waktu itu dirinya menyampaikan kepada pihak BNPB Pusat kalau kejadian banjir di Kalukku itu pada Oktober 2022 lalu, bukan pada tahun 2023.

Tetapi BNPB menganggap bahwa masa panen padi itu masuk pada tahun 2023 sehingga didata sebagai lahan puso (gagal panen).

"Jadi waktu mereka data, tapi waktu itu saya juga sampaikan ke tim BNPB Pusat jangan lempar isu disini di (Petani Sampoang) akan ada bantuan, karena jangan sampai tidak ada bantuannya, kami di (BPBD Sulbar) akan jadi bulan-bulanan warga," terangnya.

Akan tetapi BNPB Pusat saat itu secara tegas menyatakan bahwa bantuan kebencenaan itu akan disalurkan untuk petani sawah terdampak banjir.

Lanjut Amir Maricar menjelaskan,setelah melakukan pendataan di lokasi,BNPB Pusat dan BPBD Sulbar mengajak Dinas Pertanian Mamuju dan Provinsi Sulbar untuk rapat pembahasan terkait sawah terdampak banjir.

"Kita panggillah orang pertanian, nah orang pertanian kabupaten dan provinsi lah itu melaporkan berapa luas lahan terdampak. Setelah rapat, keesokan harinya (pagi) mereka Tim BNPB Pusat pulang, dan rapat selanjutnya itu hanya melalui via zoom," ujar dia.

Ternyata kata dia,BNPB Pusat mengambil data persawahan itu dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI, bukan hasil peninjauan tim BNPB Pusat yang turun meninjau lokasi terdampak banjir kala itu.

"Nah data di Kementan itu tidak ada data sawah yang puso (gagal panen) di tahun 2023, tidak SK tanggap darurat di 2023 itu, ternyata yang kirim data itu adalah dinas pertanian Sulbar, data sawah posu yang ada itu di tahun 2022," ungkapnya.

Sehingga Amir juga merasa heran, kenapa BNPB Pusat ambil data dari Kementerian Pertanian, bukan data hasil peninjauan tim di lapangan.

"Kami juga beberapa kali sampaikan ke mereka (BNPB) buat apa juga jauh-jauh datang melakukan pendataan kalau ujung-ujungya bantuan ke Sulbar tidak masuk (tidak direalisasikan)," tuturnya.