Berita Sulbar
Sekprov Sulbar Minta Dai Juga Dilibatkan Tangani Stunting, Pernikahan Dini dan Anak Tidak Sekolah
Selain inflasi, kata Idris, banyak permasalah di daerah ini penanganannya perlu melibatkan para tokoh agama.
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Idris meminta para dai dan ulama dilibatkan dalam penanganan masalah-masalah yang mengelilingi daerah ini.
Hal itu disampaikan Idris saat hadir membuka Training Of Trainers Da'i Peduli Inflasi Bank Indonesia Perwakilann Sulbar bekerjasama Pengurus Majelis Ulama (MUI) Provinsi Sulbar di Hotel Grand Maleo Mamuju, Kamis (9/3/2023).
Selain inflasi, kata Idris, banyak permasalah di daerah ini penanganannya perlu melibatkan para tokoh agama.
Diantaranya, stunting, pernikahan dini dan angka putus sekolah (ATS).
"Jadi TOT ini sebetulnya tematik. Kita di Sulbar ini terlalu banyak masalah yang membuat kita harusnya massif TOT," ujar Idris.
Sehingga, menurutnya, 50 peserta TOT tersebut sebetulnya tidak cukup.
BI, lanjut eks Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI itu, harusnya membuka TOT berikutnya terhadap sejumlah permasalahan-permasalah di daerah ini.
"Ulama kita harus dilibatkan dalam penanganan issu-issu yang mengelilingi daerah kita ini. Seperti stunting, harus dikerumuni ulama. Ulama harus berfatwa terkait penanganan stunting," pungkasnya.
Tambah Idris, ulama harus menjadi bagian dari pengurai permasalahan di provinsi ke-33 di Indonesia ini.
Selain inflasi dan stunting, masalah lain adalah tingginya angka pernikahan dini.
Angkat pernikahan dini di Sulbar tertinggi di Indonesia sebesar 17,71 persen.
Tertinggi berikutnya adalah anak tidak sekolah (ATS). Sulbar tertinggi di regional Sulawesi dengan angka 44 ribu.
"Jangankan 44 ribu. 10 ribu saja angka tidak sekolah itu sudah menjadi noda bagi kita sebetulnya. Itulah sebabnya saya hadir di forum ini untuk sampaikan terima kasih kepada para dai dan ulama yang punya waktu dan masih punya waktu untuk sama-sama duduk ke depan. Tidak cukup sehari apalagi jika mau mengurai permasalahan yang cukup kompleks," ucapnya.
Tapi paling tidak, lanjutnya, para dai atau ulama bisa menambah referensi terkait permasalahan-permasalahan di daerah ini.
"Pemahaman dai juga butuh di update, apalagi jamaah kita semakin banyak millenial sehingga dai juga harus masuk ke sana (paham-paham millenial)," tuturnya.(*)
Kemenkeu Sulbar Klaim Pendapatan APBN Sulbar Moncer ke 63,74 Persen, Berkat Minyak Sawit CPO |
![]() |
---|
Realisasi APBN di Sulbar 2025: Pendapatan Capai Rp766 Miliar, Belanja Terserap Rp6,15 Triliun |
![]() |
---|
APBN Rp470,82 M untuk 123.990 KPM di Sulbar Mulai Anak Yatim Piatu Hingga Iuran Jaminan Kesehatan |
![]() |
---|
Data BPJS Kesehatan 2024 Biaya Penanganan Jantung, Stroke dan Gagal Ginjal di Sulbar Rp60,79 Miliar |
![]() |
---|
Kunjungi Kemenkes Gubernur SDK Ungkap RS Vertikal Dibangun di Mamuju di Atas Lahan 5 Hektar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.