Berita Mamuju
GMNI Minta DPRD Mamuju Intervensi Dinas Pendidikan Perhatikan Fasilitas Pendidikan
Darson meminta kepada DPRD Mamuju untuk mengintervensi dinas terkait untuk lebih progresif lagi memperhatikan generasi bangsa melalui bangku sekolah.
Penulis: Zuhaji | Editor: Munawwarah Ahmad
lihat foto
Tribun Sulbar / Zuhaji
Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi gabungan DPRD Mamuju bersama, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju terkait sejumlah persoalan krusial yang terjadi di tanah Manakarra, di ruang aspirasi DPRD Mamuju, Jl A Yani, Kelurahan Binanga, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (31/2023).
"Salah satu persyaratannya itu, peserta didik tidak boleh kurang dari 60 sehingga sekolah dinyatakan zona merah," jelasnya.
Disdikpora Mamuju tengah melakukan pembenahan dan memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Apabila terjadi kebuntuan seperti yang sebelumnya, maka dilakukanlah intervensi melalui jalur lain, seperti usulan ke PUPR dan sejumlah NGO dibidang pendidikan.
"Poinnya, data dapodik sebab data itu yang terpantau oleh pusat, apakah layak diberikan bantuan atau tidak," tutup Jalal. (*)
Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji
Halaman 2 dari 2
Berita Terkait:#Berita Mamuju
| UMKM di Mamuju Tengah Manfaatkan Kompleks KTM Tobadak Berjualan, Raup Omzet Ratusan Ribu per Hari |
|
|---|
| Saling Lapor: Begini Kronologi Pemasalahan Mahasiswa dan Dosen di Kampus Unika Mamuju |
|
|---|
| Jalan Poros Bayor Topoyo Mamuju Tengah Mulai Diperbaiki, Anggaran Rp200 Juta |
|
|---|
| PGPM Mamuju Soroti Pelanggaran K3 dan Pekerja Tanpa APD di Proyek Jembatan Pelabuhan |
|
|---|
| Inspektorat Mamuju Tengah Monitoring Pembangunan Pustu di Desa Pangalloang |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.