Berita Majene

Kontroversi ACT, Dosen Unsulbar Minta Pemerintah Audit Seluruh Lembaga/Yayasan Serupa

Apalagi jika untuk sumbangan ke daerah konflik, tidak semua lembaga galang dana tersebut bisa mengakses ke sana.

Penulis: Masdin | Editor: Hasrul Rusdi
Tribun-Sulbar.com/Abd Rahman
Bekas Kantor ACT Mamuju di Jl Urip Sumuharjo, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (5/7/2022). 

Apalagi sudah banyak lembaga sebelumnya diketahui berafiliasi dengan kegiatan Terorisme, baik Terorisme yang memiliki nama seperti ISIS dan giat teroris yang berjalan sendiri (lone wolf).

"Ada beberapa Lembaga galang dana yang sudah diterbitkan oleh pemerintah bahwa Lembaga atau Yayasan tersebut mendanai teroris dunia," sambung lulusan paskasarjana Universitas Indonesia itu.

Akibat lain dari kasus ACT adalah soal kepercayaan publik terhadap lembaga donasi.

"Intinya masyarakat Indonesia ini kepedulian sosialnya tinggi. Jangan sampai, kalau sudah kejadian seperti ini dan banyaknya Lembaga atau Yayasan galang dana yang berafiliasi dengan kegiatan teroris dunia dan aksi penyelewangan, masyarakat kita jadi trustless. Mau nyumbang saja mikir, apa uangnya akan tepat sasaran atau tidak? Kalau sudah tersalurkan apakah sudah di tangan yang tepat atau belum?," bebernya.

Atas kejadian ini, Gia meminta pemerintah terkait harus melakukan audit ke seluruh lembaga atau Yayasan galang dana.

Mengingat pengawasan pemerintah selama ini masih lemah ke lembaga atau yayasan terkait.

"Harus ada reformasi tata kelola. Kemudian setelah kejadian ini, pemerintah juga harus lebih jeli dengan munculnya berbagai macam lembaga dan yayasan galang dana. Dicek dulu, apakah yayasan tersebut layak diberikan izin atau tidak? siapa saja pendirinya? dan dana yang ada di rekening juga harus diawasi," imbuh Gia Ayu Fita.

Hal demikian juga untuk menjamin dari dana yang terkumpul juga tidak ada kegiatan money laundring. Kasusnya bisa pencucian uang dari pelaku drugs atau pelaku politik tertentu.

"Ini hanya skenario, selebihnya pemerintah harus aware dengan ancaman-ancaman tersebut. Kalau memang ada, seharusnya pemerintah melakukan rombakan manajemen dan perketat pengawasan aliran dana dan rekening mereka. Masuk berapa? Keluar berapa? Disalurkan ke mana? Ranah tersebut sudah termasuk dari kegiatan kejahatan lintas nasional," tutup akademisi Unsulbar itu.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Masdin

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved