Berita Majene

Kontroversi ACT, Dosen Unsulbar Minta Pemerintah Audit Seluruh Lembaga/Yayasan Serupa

Apalagi jika untuk sumbangan ke daerah konflik, tidak semua lembaga galang dana tersebut bisa mengakses ke sana.

Penulis: Masdin | Editor: Hasrul Rusdi
Tribun-Sulbar.com/Abd Rahman
Bekas Kantor ACT Mamuju di Jl Urip Sumuharjo, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (5/7/2022). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus menyedot perhatian publik akibat dugaan penyelewengan dana donasi ummat.

Bahkan terbaru, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), atau Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada ACT.

Surat pencabutan izin itu ditandatangani Menteri Sosial Ad Interim, Muhadjir Effendi.

Kehadiran ACT hingga munculnya isu penyelewengan dana ummat hingga keterkaitan dengan tororisme disorot Akademisi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Gia Ayu Fita.

"Saya sudah menduga ini sejak lama, karena tidak mungkin sekelas ACT yang bukan lembaga pemerintahan bisa menyalurkan dana masyarakat ke negara-negara konflik. Ada beberapa laporan dari masyarakat, bahwa adanya desakan dari tim ACT untuk menghubungi calon donatur atau pemberi dana amal untuk menyumbangkan uangnya ke ACT," ujarnya Dosen Prodi Hubungan Internasional Unsulbar itu ke Tribun-Sulbar.com, Rabu (6/7/2022).

Gia sapaan dosen HI Unsulbar itu juga menyinggung soal tagline ACT yang menurutnya menggugah hati nurani masyarakat untuk memberikan sumbangan ke ACT atau lembaga-lembaga galang dana lain.

"Jadi kalau dibilang sih ada sedikit unsur paksaan dalam melakukan fundraising. Kalau saya tidak nyumbang saya tidak peduli dengan warga muslim (saudara muslim) yang terkena konflik? Kalau saya sudah nyumbang jaminan surga?," ujarnya.

Melalui kasus ini, Gia mengingatkan agar masyarakat harus cerdik memilih lembaga galang dana atau lembaga amal yang muncul dan harus lebih teliti memikirkan sumbangan tersebut akan diberikan ke siapa atau negara mana.

Apalagi jika untuk sumbangan ke daerah konflik, tidak semua lembaga galang dana tersebut bisa mengakses ke sana.

"Katakanlah ada konflik di Suriah per tahun 2013, saya ingat betul ACT menggalang dana utuk konflik tersebut. Pasalnya, jika dana sudah terkumpul apakah ACT sendiri yang akan menyalurkan atau bekerja sama dengan pemerintah pusat? Bahkan pemerintah pusat pun untuk meraih ke daerah konflik pun sulit," tandasnya.

"Terus juga apakah betul dana terkumpul memang disalurkan dan dibelikan untuk barang-barang kebutuhan si penerima dana amal? Sudah banyak kok kasus temuan-temuan, misal galang dana mencapai Rp 1 M, tapi hanya disalurkan beberapa juta saja. Nah, lebihannya kemana?," tambah Gia.

Ia kemudian mengatakan, menyumbang itu pantasnya melalui lembaga yang dibawah pemerintah saja, misalnya BAZNAS atau Kemensos sekalipun.

Tidak hanya ACT, Gia menyebut kasus penyalahgunaan dana juga berpotensi pada lembaga serupa lainnya.

Apalagi kata pengamat Terorisme itu banyak lembaga galang dana dengan pola serupa dimana menjual agama dan Tuhan untuk menarik para penyumbang.

Baca juga: Mulai Agustus, Kapal Perintis Sabuk Nusantara Hanya Sandar Sebulan Sekali di Pelabuhan Majene

Baca juga: Rilis Draft Jadwal Liga 1 2022/2023, PT LIB Justru Panen Aduan dari Klub, Apa yang Terjadi?

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved