102 Personel Satpol PP Amankan Demo Tuntut Pembatalan Proyek PLTA Karama

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sebanyak 102 personel Satpol-PP diturunkan untuk pengananan massa aksi hari ini, Kamis (19/5/2022).

Hal tersebut, disampaikan Sekretaris Satpol-PP Suardi Mappeabang saat ditemui di area Pemprov Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar.

Baca juga: Bermalam di Kantor Gubernur, Ini Isi Tuntutan Masyarakat Adat Kalumpang Raya Tolak PLTA Karama

Baca juga: Aliansi Masyarakat Adat Kalumpang Raya Kembali Demo di Kantor Gubernur, Ini Tuntutannya

"Ada 102 Satpol-PP turun hari ini pengamanan  massa aksi di sejumlah titik," kata Suardi.

Pertama, 40 personel di kantor Pemprov Sulbar.

Sedangkan, di kantor DPRD Sulbar sebanyak 30 orang.

"Seleihnya berada di Maleo Jl Yos Sudarso, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar dan beberapa berjaga di rumah jabatan pimpinan," bebernya.

Dia membeberkan jika situasi tidak sesuai diharapkan.

Maka, seluruh petugas Satpol-PP akan bergabung.

"Kita tetap melakukan pengamanan secara persuasif, karena kita juga tidak bisa melarang mahasiswa demo," bebernya.

Pantauan Tribun-Sulbar.com petugas Satpol-PP mulai berjaga-jaga di kantor Pemprov Sulbar.

Termasuk, melakukan pengamanan pada massa aksi aliansi masyarakat adat Kalumpang Raya.

Dimana, sejak kemarin melakukan aksi di kantor Pemprov Sulbar.

Aksi unjuk rasa menolak pembangunan proyek PLTA Karama yang ada di Kalumpang oleh Masyarakat Adat Kalumpang Raya.

Dalam aksi tersebut massa aksi Masyarakat Adat Kalumpang Raya melayangkan beberapa poin tuntutan sebagai berikut :

1.Menolak pembangunan PLTA PT DND HYDRO ECOPOWER titik di kamasi sungai karama yang berdampak menenggalamkan alam dan kandunganya seperti :