Breaking News:

Pemerintah Cabut Larangan Ekspor Batu Bara, DPR RI Sebut Kurang Tegas dan Tak Konsisten

Pemerintah cabut larangan ekspor batu bara per Senin (10/1/2022). Legislator nilai pemerintah inkonsistensi terhadap kebijakan yang telah dibuatnya.

Penulis: Al Fandy Kurniawan | Editor: Nurhadi Hasbi
kompas.com
Tempat berlabuh tongkang batu bara terlihat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta 26, 2011. 

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah Indonesia telah melakukan pencabutan larangan ekspor batu bara per Senin (10/1/2022).

Kebijakan pemerintah mencabut larangan ekspor baru bara itu tentunya menimbulkan pertanyaan bagi banyak kalangan.

Kebijakan tersebut diambil lantaran adanya kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit memasok ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sehingga hal tersebut dapat mengancam ketersediaan listrik bagi 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat umum, industri di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non Jamali.

Pemeriksaan melalui Dirjen Mineral dan Baru Bara (Minerba) Kementerian ESDM menjelaskan, jika larangan ekspor batu bara itu tak dilakukan maka total 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 mega watt bakal padam.

Pekerja melintas di dekat kapal tongkang pengangkut batubara
Pekerja melintas di dekat kapal tongkang pengangkut batubara di kawasan Dermaga Batu bara Kertapati milik PT Bukit Asam Tbk di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/1/2022). Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaan pertambangan untuk mengutamakan kebutuhan batu bara dalam negeri dan melarang perusahaan untuk melakukan ekspor batu bara selama satu bulan sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022.

Baca juga: DPM-PTSP & Dinas Kehutanan Sulbar Tunggu Keberatan Perusahaan Batu Bara Dicabut Izinnya

Baca juga: Pemprov Sulbar Ajak UMKM dan Pengusaha Tambang Dialog Peningkatan Ekspor

"Ini berpotensi menggangu kestabilan perekonomian nasional. Saat pasokan batu bara untuk pembangkit sudah terpenuhi, maka akan kembali normal, bisa ekspor," ucap Ridwan Djamaluddin, Dirjen Minerba, Kementerian ESDM.

Ironi memang, mengingat negara Indonesia adalah salah satu negara produsen terbesar batu bara.

Larangan ekspor itu seharusnya diberlakukan selama satu bulan yaitu 1-31 Januari 2022.

Akan tetapi, larangan tersebut telah dicabut tak lama setelah diberlakukan.

Pencabutan larangan ekspor batu bara itu dilakukan karena negara importir batu bara Indah yakni Jepang, Korea Selatan, Filipina memprotes aturan tersebut.

Halaman
123
Berita Populer
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved