Breaking News:

Usaha Batu Bara

DPM-PTSP & Dinas Kehutanan Sulbar Tunggu Keberatan Perusahaan Batu Bara Dicabut Izinnya

Lima perusahaan dicabut izinnya adalah PT Bara Indoco, PT Letawa 1 dan 2, PT Amal Nusantara, PT Rante Mario, dan PT Bio Energy.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad
Tribun Sulbar / Hablu Hambali
Kepala DPM-PTSP Sulbar Muhammad Rahmat Sanusi saat ditemui di kantornya Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Dinas Kehutanan Sulbar sampai saat ini belum menerima aduan dari lima perusahan dicabut izinnya oleh pemerintah pusat.

Lima perusahaan tersebut diantara PT Bara Indoco, PT Letawa 1 dan 2, PT Amal Nusantara, PT Rante Mario, dan PT Bio Energy.

Kepala DPM-PTSP Sulbar Muhammad Rahmat Sanusi mengatakan dari lima perusahaan dicabut izinnya, hanya satu perusahaan masih dipertanyakan yakni PT Letawa 1 dan 2.

"Karena masih beroperasi dan selalu ada laporannya. Bahkan informasi kami dapatkan masih aktif BPJS Ketenagakerjaannya, kecuali empat perusahaan lainnya tidak ada laporan setiap tiga bulan," kata Rahmat Sanusi.

Sehingga, pihaknya akan menerima jika ada protes soal pencabutan izin usahanya dan akan menfasilitasi ke Kementerian.

Sementara, fungsional perizinan DPM-PTSP Sulbar Basri Boi menyampaikan lima perusahaan di Sulbar semua Surat Keputusannya (SK) keluar dari pusat.

"Kalau dilihat itu izin pengelolaan hutannya, cuman satu perusahaan PT Letawa 1 dan 2 ini yang belum diketahui izin apanya diputus," ungkap Basri.

Makanya, tidak serta merta juga kalau diputus izin usahanya harus diketahui dulu.

Karena bisa saja pengelolaan hutannya saja, tidak bagian usaha lainnya.

"Karena sebagian itu ada usaha lainnya seperti sawit yang selama ini kita kenal," ujarnya.

Senada, Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Sulbar Budiman mengungkapkan sejauh ini belum ada tembusan dari pusat secara fisik terkait pemutusan lima perusahaan di Sulbar.

Semua izin usaha lima perusahaan ini dicabut oleh Kementerian Kehutanan itu sendiri.

"Jadi semua prosedur izinnya dari pusat semua. Bukan dari provinsi dan kita di share saja dan belum ada secara fisiknya kita dapatkan," tandasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved