Kewalahan Hadapi Sapi Berkeliaran, Wabup Pasangkayu Minta Kesadaran Diri Peternak

Ringkasan Berita:

• Pemkab Pasangkayu mengaku kewalahan menangani sapi liar yang masih berkeliaran di wilayah perkotaan, terutama di Dusun Tanjung Babia.
• Wabup Pasangkayu Herny Agus menegaskan penanganan sapi liar membutuhkan kesadaran pemilik ternak, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
• Pemkab sempat mempertimbangkan penembakan bius sapi liar, namun urung dilakukan karena tidak memiliki payung hukum yang jelas.

TRIBUN-SULBAR.COM,PASANGKAYU-Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengakui kewalahan menghadapi persoalan sapi liar  masih berkeliaran bebas di sejumlah wilayah perkotaan, khususnya di Dusun Tanjung Babia, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu.

Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus, saat ditemui di suatu kegiatan, Kamis (29/1/2026), menegaskan persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan kesadaran dari masyarakat, terutama para pemilik ternak.

Menurut Herny Agus, pemerintah daerah sudah berulang kali melakukan teguran dan imbauan kepada pemilik sapi agar tidak melepas ternaknya sembarangan. 

Baca juga: Limbah Dapur MBG Penuhi Saluran Drainase Depan Gedung DPRD Polman, Busuk Menyengat

Baca juga: Loker Pekerja Migran ke Jepang Dibuka, Butuh Perawat dan Careworker, Begini Cara Daftarnya!

Namun, upaya tersebut kerap tidak diindahkan.

“Ini sangat perlu kesadaran masyarakat, apalagi pemilik sapi. Sudah berkali-kali kita tegur, tapi masih saja tidak didengarkan,” ujar Herny Agus.

Ia mengakui, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah berada pada posisi sulit. 

Di satu sisi, keluhan masyarakat terus berdatangan akibat dampak yang ditimbulkan sapi liar, namun di sisi lain, penanganan di lapangan menghadapi banyak keterbatasan.

“Pemerintah ini jujur saja sudah kewalahan menghadapi persoalan sapi liar ini,” ungkapnya.

Herny Agus bahkan menyebut, pihaknya pernah mencoba mencari solusi ekstrem demi menertibkan ternak yang berkeliaran bebas. 

Salah satunya dengan berkoordinasi dengan unsur TNI terkait kemungkinan penembakan bius terhadap sapi-sapi liar tersebut.

“Pernah juga saya minta bantuan TNI untuk menembak bius sapi-sapi itu, supaya bisa diamankan,” jelasnya.

Namun, rencana tersebut urung dilaksanakan lantaran tidak memiliki payung hukum yang jelas.

“Ternyata tidak ada payung hukumnya. Kalau dipaksakan, justru bisa menimbulkan masalah hukum baru,” katanya.

Wakil Bupati menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen mencari solusi terbaik agar persoalan sapi liar tidak terus berlarut-larut.

Ia berharap ke depan ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pemilik ternak, agar ketertiban dan kenyamanan bersama dapat terwujud.

“Kalau semua pihak sadar dan patuh, masalah ini sebenarnya bisa selesai. Jangan terus pemerintah yang disalahkan, sementara pemilik sapi tidak mau bertanggung jawab,” pungkas Herny Agus. (*)

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com Taufan