Anggota DPR RI Dorong Pemerataan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Pasangkayu

TRIBUN-SULBAR.COM,PASANGKAYU-Untuk memastikan program pupuk bersubsidi benar-benar menyentuh kebutuhan petani kecil, Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulawesi Barat, Agus Ambo Djiwa, hadiri kegiatan Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang digelar di Aula Kantor Camat Pasangkayu, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak distributor dalam memastikan proses penyaluran pupuk subsidi berlangsung tepat sasaran, transparan, dan sesuai regulasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut General Manager PT Pupuk Indonesia Regional IV Wisnu Ramadani, Manager Pupuk Sulsel II Muh. Hidayat Syam, serta Manager Pupuk Sulbar. 

Baca juga: Diduga Keracunan Makanan Siswa MTs di Kalukku, Dinkes Mamuju Duga Ada Kontaminasi di Dapur Sekolah

Baca juga: Keuangan Daerah Lesuh, Bagaimana Nasib PPPK Sulbar 2026? Ini Kata Kepala BPKPD

Dari pemerintah daerah, hadir pula Asisten II Setda Pasangkayu Suhardi yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pertanian, unsur TNI-Polri, para penyuluh pertanian, pemerintah kecamatan, lurah, serta sejumlah kelompok tani di wilayah Pasangkayu.

Ditemui usai kegiatan, Agus Ambo Djiwa menegaskan komitmen Komisi IV DPR RI untuk terus mengawal kebijakan pupuk bersubsidi agar benar-benar memberikan manfaat kepada petani kecil dan tidak disalahgunakan.

Ia menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp46,8 triliun pada tahun 2025, yang diperuntukkan bagi 9,55 juta ton pupuk.

Pupuk itu terdiri dari pupuk urea, NPK, organik, dan jenis lainnya. Seluruh pupuk tersebut mulai disalurkan sejak 1 Januari 2025.

“Subsidi ini harus betul-betul dirasakan oleh petani yang berhak. Pemerintah bersama DPR akan memastikan agar mekanisme distribusinya tidak menyimpang dari tujuan utama, yaitu membantu petani kecil meningkatkan hasil produksi,” ujar Agus Ambo Djiwa.

Mantan Bupati Pasangkayu dua periode itu juga mengingatkan agar para petani tidak ragu melaporkan apabila menemui kendala, kelangkaan, atau ketidaksesuaian harga di lapangan.

“Setiap persoalan harus segera ditangani. Pemerintah daerah, DPR, dan pihak terkait wajib hadir memberi solusi. Jangan sampai pupuk bersubsidi justru sulit diakses oleh petani yang membutuhkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya sinergi antara penyuluh pertanian, pemerintah desa, dan distributor untuk memastikan proses penyaluran sesuai dengan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Taufan