Selamatkan Sulbar! Krisis Ekologi dan Ancaman Bencana Kok Pemerintah Paksa Eksploitasi Tambang?

Oleh: Asnawi
Direktur WALHI Sulawesi barat

TRIBUN-SULBAR.COM - Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini diperingati ketika Sulawesi Barat sedang menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan lingkungan dan rakyatnya. 

Alih-alih menjadikan krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan tingginya risiko bencana sebagai peringatan untuk memperkuat perlindungan ekologis, pemerintah justru terus mendorong agenda eksploitasi sumber daya alam melalui berbagai proyek pertambangan yang berpotensi memperdalam krisis yang sedang dihadapi daerah ini.

Sulawesi Barat bukanlah wilayah yang aman untuk dijadikan laboratorium industri ekstraktif. Daerah ini berada di kawasan cincin api, memiliki sejarah panjang bencana gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pesisir, hingga ancaman tsunami. 

Baca juga: Pemuda Mabuk Diamankan dan 6 Motor Balap Liar di Mamuju Disita Polisi

Baca juga: Pesta Babi, Sapiens dan Ilusi di Atas Piring Kita 

Bahkan berdasarkan data pemerintah sendiri melalui Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Sulawesi Barat termasuk salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana tertinggi di Indonesia.

Namun fakta kerentanan tersebut tampaknya tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan. 

Yang lebih dominan justru hasrat untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi memenuhi kebutuhan industri dan investasi.

Hari ini masyarakat Sulawesi Barat dihadapkan pada ancaman eksploitasi tambang di Blok Botteng yang mencakup komoditas strategis dan mineral kritis, termasuk rencana eksploitasi logam tanah jarang (Rare Earth Elements/REE). 

Proyek ini terus dipromosikan sebagai simbol kemajuan dan bagian dari agenda transisi energi. Padahal di balik narasi "energi hijau" tersebut tersimpan potensi kerusakan ekologis yang sangat besar.

Klaim bahwa mineral kritis dibutuhkan untuk masa depan energi bersih tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan keselamatan lingkungan dan masyarakat. 

Tidak ada yang hijau dari aktivitas pertambangan yang mengancam hutan, sumber air, kawasan tangkapan hujan, wilayah rawan longsor, dan ruang hidup masyarakat.

WALHI Sulawesi Barat memandang bahwa rencana eksploitasi tanah jarang dan mineral kritis di Blok Botteng merupakan bentuk paradoks transisi energi. 

Di satu sisi pemerintah berbicara mengenai keberlanjutan dan pengurangan emisi, namun di sisi lain justru membuka jalan bagi penghancuran bentang alam yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat dan pelindung alami dari berbagai ancaman bencana.

Lebih mengkhawatirkan lagi, berbagai rencana eksploitasi tersebut didorong tanpa pernah menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang akan menanggung risiko ketika bencana terjadi? 

Siapa yang akan bertanggung jawab ketika sumber-sumber air hilang, hutan rusak, lahan produktif terdegradasi, dan masyarakat kehilangan ruang hidupnya?