Menjaga Rupiah Dimulai dari Menyehatkan APBN

Oleh: Jeffriansyah DSA
Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju

TRIBUN-SULBAR.COM- Pelemahan nilai tukar rupiah tidak seharusnya hanya dibaca sebagai akibat dari tekanan eksternal, gejolak geopolitik atau dinamika suku bunga global. Memang benar faktor luar memiliki pengaruh besar terhadap pasar keuangan negara berkembang. 

Namun dalam jangka panjang nilai tukar juga mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap arah pengelolaan ekonomi nasional. Ketika pasar mulai meragukan disiplin fiskal pemerintah maka tekanan terhadap rupiah menjadi lebih sulit diredam.

Selama ini pemerintah kerap menggunakan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau debt to GDP ratio sebagai indikator utama untuk menunjukkan bahwa kondisi utang Indonesia masih aman.

Angka utang yang berada di kisaran 40 persen terhadap PDB sering dibandingkan dengan negara maju yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi. Sekilas argumen ini tampak menenangkan. Namun indikator tersebut tidak cukup untuk menggambarkan kemampuan nyata negara dalam membayar kewajibannya.

Utang pemerintah tidak dibayar menggunakan PDB melainkan dari penerimaan negara terutama pajak. Nah, disinilah persoalan mendasar Indonesia muncul. Aktivitas ekonomi nasional memang besar tetapi kemampuan negara mengkonversi aktivitas tersebut menjadi penerimaan pajak masih terbatas.

 Jika rasio pajak yang rendah maka ruang fiskal pemerintah menjadi sempit. Membandingkan utang Indonesia dengan negara maju yang memiliki kapasitas pajak jauh lebih kuat tentu tidak sepenuhnya tepat.

Negara dengan utang besar belum tentu rapuh apabila memiliki penerimaan pajak yang kuat dan disertai dengan basis ekonomi formal yang luas juga, serta kepatuhan pajak yang tinggi. Sebaliknya negara dengan rasio utang lebih rendah tetap bisa menghadapi tekanan serius apabila penerimaan pajaknya kecil, belanja wajibnya besar dan ruang fiskalnya terus menyempit. Karena itu ukuran keamanan fiskal tidak boleh berhenti pada rasio utang terhadap PDB. Jauh lebih penting adalah kemampuan negara membayar bunga, pokok utang dan tetap menyediakan ruang bagi belanja produktif.

Saat beban bunga utang mengambil porsi besar dari penerimaan pajak disanalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai kehilangan kelenturannya. Uang pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk memperkuat layanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial dan pembangunan daerah harus lebih dulu dialokasikan untuk membayar bunga utang. Akibatnya ruang untuk belanja produktif semakin terbatas.

Kondisi ini berbahaya karena APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran tetapi juga instrumen pembangunan. Jika porsi belanja produktif terus tertekan maka kemampuan fiskal untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang ikut melemah. Pemerintah berisiko masuk ke dalam lingkaran yang tidak sehat yaitu menarik utang baru untuk menutup kebutuhan anggaran, sementara sebagian penerimaan negara kembali terkuras untuk membayar bunga utang.

Kondisi ruang fiskal yang sempit secara tidak langsung mengarahkan kebijakan belanja pemerintah harus semakin hati-hati. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki dampak ekonomi dan sosial yang jelas. Program prioritas nasional tentu penting,tetapi prioritas tidak boleh mengabaikan prinsip ketepatan sasaran, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal.

Salah satu program yang perlu dicermati secara serius adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG. Secara tujuan program ini memiliki niat baik karena menyentuh isu gizi, kualitas sumber daya manusia dan masa depan anak-anak Indonesia. Namun, niat baik saja tidak cukup. Program dengan skala anggaran yang sangat besar harus dirancang secara cermat agar tidak menjadi beban fiskal baru.

Persoalan utama bukan terletak pada penting atau tidaknya gizi anak. Hampir semua pihak sepakat bahwa peningkatan kualitas gizi adalah agenda strategis. Persoalannya adalah apakah program tersebut harus diberikan secara universal kepada semua penerima tanpa membedakan kondisi ekonomi atau lebih baik diarahkan secara tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Jika seorang anak berasal dari keluarga mampu dan telah memiliki akses makanan layak setiap hari maka pemberian makanan gratis belum tentu menciptakan tambahan manfaat yang signifikan.