Menjaga Rupiah Dimulai dari Menyehatkan APBN

Sebaliknya bagi anak dari keluarga rentan, miskin, atau wilayah dengan masalah kerawanan pangan, bantuan makanan bergizi dapat menjadi intervensi yang sangat penting. Karena itu pendekatan yang lebih tepat adalah memastikan bantuan menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

Program universal dalam ruang fiskal yang terbatas berisiko menciptakan pemborosan. Selain pemborosan anggaran risiko lain juga perlu diperhatikan seperti pemborosan makanan, persoalan logistik, penurunan kualitas makanan hingga potensi masalah higienitas. Ketika program dilakukan serentak dengan permintaan bahan pangan yang melonjak maka tekanan terhadap harga pangan juga perlu diantisipasi.

Kenaikan permintaan terhadap beras, telur, sayur, lauk-pauk dan bahan pangan lain dapat memicu tekanan inflasi pangan apabila tidak diimbangi kesiapan pasokan. Secara otomatis kondisi tersebut akan menekan kelompok miskin yang justru bisa terdampak oleh kenaikan harga. Mereka harus membeli bahan makanan dengan harga lebih mahal sementara pendapatan tidak ikut naik. Pada akhirnya negara dapat kembali dipaksa menambah bantuan sosial untuk meredam tekanan yang sebenarnya muncul dari desain kebijakan yang kurang tepat.

Kebijakan fiskal yang terlalu tersentralisasi juga dapat memberi tekanan kepada daerah. Banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pusat. Ketika transfer ke daerah berkurang atau ruang fiskalnya menyempit maka kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan lokal ikut terganggu.

Daerah kemudian mencari sumber pendapatan alternatif termasuk melalui kenaikan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan. Masalahnya kenaikan pajak di tengah daya beli masyarakat yang belum kuat dapat menambah beban warga.

Inilah yang perlu dibaca sebagai efek domino fiskal. Kebijakan belanja besar di pusat dapat memengaruhi ruang gerak daerah. Ketika daerah kehilangan ruang fiskal, otomatis akan mempengaruhi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur lokal, pemberdayaan UMKM dan program penguatan ekonomi masyarakat. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya digerakkan dari pusat tetapi juga dari daerah.

Bagaimana dengan nilai tukar? Jika kita membahas nilai tukar, kita dapat melihat bahwa pasar membaca sinyal ini.

Investor tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi tetapi juga kualitas belanja pemerintah, disiplin fiskal, arah defisit, kapasitas penerimaan negara dan keberanian pemerintah melakukan efisiensi. Ketika anggaran produktif tertekan oleh belanja yang dianggap kurang tepat sasaran, persepsi risiko fiskal dapat meningkat.

Depresiasi rupiah tidak selalu terjadi karena fundamental ekonomi sepenuhnya memburuk. Kadang pelemahan mata uang juga terjadi karena ekspektasi. Jika pelaku pasar memperkirakan defisit melebar, utang bertambah mahal, belanja tidak produktif meningkat, dan penerimaan negara tidak cukup kuat maka mereka akan mencari perlindungan pada aset yang dianggap lebih aman..

Bank Indonesia tentu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Namun stabilitas rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada otoritas moneter.

Kebijakan suku bunga, intervensi pasar valas dan stabilisasi pasar keuangan memiliki batas. Jika tekanan berasal dari kekhawatiran terhadap arah fiskal, maka jawabannya tidak cukup dengan instrumen moneter. Pemerintah harus menunjukkan kredibilitas fiskal.

Kredibilitas itu dibangun melalui keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer. Pemerintah perlu meninjau ulang belanja yang tidak mendesak, memperbaiki desain program besar agar lebih tepat sasaran, memperkuat penerimaan pajak tanpa menekan kelompok rentan serta memastikan belanja negara benar-benar mendorong produktivitas ekonomi. Efisiensi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Efisiensi harus terlihat dalam struktur APBN.

Risiko global juga tidak bisa diabaikan. Konflik geopolitik, kenaikan harga minyak, perlambatan ekonomi dunia, dan ketidakpastian pasar keuangan dapat menambah tekanan terhadap APBN.

Kenaikan harga minyak dapat memperbesar beban subsidi energi. Perlambatan global dapat menekan ekspor dan penerimaan negara. Ketidakpastian membuat investor menunda ekspansi. Semua ini menuntut pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran.

Jika kita melihat konsep keuangan negara maka pendapatan sering kali lebih sulit dikendalikan karena bergantung pada pertumbuhan ekonomi, kepatuhan pajak, harga komoditas dan kondisi global.