Momentum Pertumbuhan dan Tantangan Kualitas Belanja

Oleh: Jeffriansyah DSA

Local Expert Kementerian Keuangan RI, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Muhammadiyah Mamuju

Sumber Data : Rapat ALCo 21 Mei 2025 Data s.d 30 April 2026

TRIBUN-SULBAR.COM - Perekonomian Sulawesi Barat pada awal tahun 2026 menunjukkan daya tahan yang cukup baik di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Sulawesi Barat masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2026 sebesar 5,33 persen secara tahunan. Inflasi April 2026 juga tetap terkendali pada level 1,66 persen secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih bergerak positif dan memiliki ruang untuk terus diperkuat.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Momentum Ramadan, Idulfitri, dan hari libur panjang ikut mendorong pergerakan konsumsi masyarakat [ada Triwulan I.

Selain itu Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB juga tumbuh 5,14 persen Hal ini menandakan adanya dorongan investasi baik dari pemerintah maupun swasta khususnya pada proyek jalan, jembatan, dan aktivitas perkebunan. Namun optimisme ini tetap perlu dibaca secara hati-hati karena terdapat penurunan ekspor secara bulanan serta tekanan terhadap kesejahteraan nelayan.

Pada APBN regional sisi pendapatan negara sampai dengan 30 April 2026 terealisasi sebesar Rp494,92 miliar atau tumbuh 14,27 persen secara tahunan. Penerimaan ini terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp421,50 miliar, khususnya dari PPN dan bea keluar. Sementara itu belanja negara mencapai Rp2,95 triliun atau tumbuh 6,61 persen. Angka ini menunjukkan bahwa APBN masih menjadi instrumen penting dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah.

Namun kontraksi PNBP sebesar 23,20 persen dan perlambatan Transfer ke Daerah sebesar 0,58 persen perlu menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi kesinambungan fiskal daerah. 

Pada sisi APBD dapat dilihat pendapatan daerah Sulawesi Barat terealisasi sebesar Rp2,05 triliun atau tumbuh 18,74 persen. Namun struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer sebesar 83,45 persen, sementara PAD baru berkontribusi 16,55 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi pekerjaan besar. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat membuat ruang fiskal pemerintah daerah menjadi terbatas dalam merancang pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Tantangan berikutnya adalah struktur belanja daerah. Realisasi belanja daerah sampai April 2026 mencapai Rp1,493 triliun. Akan tetapi belanja operasi masih mendominasi sebesar 92,89 persen, sedangkan belanja modal hanya Rp29,10 miliar.

Struktur seperti ini menunjukkan bahwa APBD masih lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional dibandingkan pembentukan kapasitas ekonomi jangka panjang. Padahal dalam perspektif ekonomi pembangunan, belanja modal memiliki peran penting dalam menciptakan multiplier effect melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan produktivitas daerah. 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama Sulawesi Barat bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi pada kualitas fondasi fiskalnya. Pertumbuhan yang baik harus diikuti oleh belanja yang produktif. Jika belanja pemerintah lebih banyak terserap pada belanja rutin maka dampaknya terhadap transformasi ekonomi daerah akan terbatas. Karena itu kualitas belanja perlu menjadi agenda utama baik pada APBN maupun APBD.

Sisi lainnya yaitu kesejahteraan sektor primer juga perlu mendapat perhatian. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat meningkat menjadi 122,82, tetapi Nilai Tukar Nelayan (NTN)turun menjadi 109,92. Penurunan NTN menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli nelayan.

Padahal sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan basis penting ekonomi Sulawesi Barat. Apabila sektor primer mengalami tekanan maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani dan nelayan tetapi juga oleh rantai pasok lokal, UMKM, distribusi pangan, dan konsumsi rumah tangga.