Momentum Pertumbuhan dan Tantangan Kualitas Belanja

Perlindungan sektor primer tidak boleh dilihat hanya sebagai program bantuan jangka pendek. Pemerintah perlu memperkuat stabilitas harga hasil produksi, memperluas akses pembiayaan seperti KUR, meningkatkan pendampingan teknis, serta memperbaiki rantai distribusi. Nelayan dan petani harus ditempatkan sebagai aktor utama pembangunan daerah, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan.

Isu lain yang juga penting adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari 162 SPPG yang telah terbentuk di Sulawesi Barat. Terdapat 104 SPPG atau 64,2 persen yang mengalami suspensi.

Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas program MBG baik dari sisi penyerapan anggaran, pelayanan gizi, maupun dampak ekonomi lokal. Padahal jika berjalan optimal, program MBG dapat menjadi instrumen ekonomi daerah yang melibatkan petani, nelayan, UMKM pangan, jasa distribusi, dan tenaga kerja lokal. 

Penyelesaian masalah SPPG perlu dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipandang sebagai prasyarat penting agar program berjalan aman, sehat, dan berkelanjutan. Program MBG tidak semestinya hanya dipahami sebagai program konsumsi tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal apabila rantai pasoknya melibatkan pelaku ekonomi daerah.

Beberapa arah kebijakan yang perlu didorong antara lain: Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak daerah berbasis digital, intensifikasi retribusi sektor jasa, pengembangan BUMD produktif, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kakao, sawit, perikanan, dan produk pangan lokal.

Arah kebijakan kedua yaitu struktur belanja daerah perlu direorientasi menuju belanja produktif. Belanja modal harus diarahkan pada infrastruktur ekonomi, konektivitas antarwilayah, dukungan sektor pertanian dan perikanan, serta fasilitas yang memperkuat daya saing daerah. Belanja tidak cukup hanya cepat terserap tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kebijakan ketiga, pemerintah perlu memperkuat spending review berbasis outcome. Artinya, evaluasi belanja tidak hanya melihat berapa besar anggaran yang terserap tetapi juga sejauh mana anggaran tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan produktivitas sektor unggulan.

Arah kebijakan keempat: Sulawesi Barat perlu mempercepat diversifikasi ekonomi. Ketergantungan terhadap komoditas primer membuat ekonomi daerah rentan terhadap gejolak harga global. Penerimaan negara yang masih sensitif terhadap dinamika CPO menjadi pengingat bahwa daerah perlu memperluas basis ekonominya. Industri pengolahan kakao, hilirisasi sawit, pengembangan pariwisata lokal, serta penguatan UMKM berbasis potensi daerah harus menjadi agenda strategis.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran penting sebagai regional chief economist. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tetapi juga sebagai penghubung analisis fiskal, koordinasi pusat-daerah, dan early warning system atas dinamika ekonomi regional. Forum ALCo perlu terus diperkuat sebagai ruang analisis, koordinasi, dan perumusan respons kebijakan yang lebih presisi.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sudah berada pada jalur yang baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut semakin berkualitas. Artinya, pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik tetapi juga terasa pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, tumbuhnya UMKM, meningkatnya investasi, serta semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah.

.