Pamoseang Menagih Janji SDK

Di Pamoseang, kekerasan itu tampak dalam tiga lapisan.

Pertama, administratif. Anggaran telah diumumkan. Rencana telah disampaikan. Namun realisasi belum bergerak. Proses perencanaan, verifikasi, dan birokrasi bisa saja memiliki logika internalnya sendiri. Tetapi bagi warga yang harus menandu orang sakit, penjelasan prosedural tidak mengurangi risiko kematian. Setiap hari tanpa jalan adalah hari tanpa akses medis yang memadai.

Kedua, spasial. Pamoseang berada di wilayah pegunungan, jauh dari pusat kekuasaan provinsi. Dalam praktik pembangunan yang cenderung sentralistis, jarak geografis sering bertransformasi menjadi jarak perhatian. Wilayah yang sulit dijangkau kerap menjadi wilayah yang paling akhir disentuh.

Ketiga, diskursif. Jalan Urekang–Mambi lebih sering dibingkai sebagai proyek peningkatan ekonomi, membuka distribusi hasil pertanian, memperlancar arus barang. Narasi ini tidak keliru, tetapi menjadi problematis ketika dimensi kemanusiaan dikesampingkan. Sebab jalan bukan hanya koridor logistik, ia juga jalur penyelamatan nyawa.

Dalam kondisi seperti ini, negara tampak hadir di atas kertas, tetapi absen di medan kehidupan. Dokumen berjalan. Nyawa menunggu.

Filsuf Prancis Julien Benda, dalam La Trahison des Clercs pernah megingatkan kita tentang kritikanya pada penghianatan kaum intelektual, yang ia sebut les clercs. Ketika mereka meninggalkan tanggung jawab moralnya dan justru larut dalam kepentingan politik praktis.

Bagi Benda, pengkhianatan itu terjadi saat nilai-nilai universal seperti keadilan, kebenaran, dan kepentingan umum dikalahkan oleh loyalitas sempit. Kekuasaan, kelompok, atau ambisi elektoral. Kaum terdidik dan elite publik, yang seharusnya menjadi penjaga nurani, berubah menjadi pembenaran bagi status quo.

Dalam konteks politik lokal, refleksi ini menjadi relevan ketika identitas kultural dan sejarah perjuangan digunakan lebih sebagai legitimasi simbolik ketimbang landasan keberpihakan kebijakan.

Jika garis genealogis, keterhubungan dengan Pamoseang lebih sering tampil dalam ruang-ruang kampanye daripada dalam prioritas anggaran dan realisasi pembangunan, maka di situlah jarak antara retorika dan tanggung jawab mulai melebar. Identitas menjadi ornamen, bukan kompas.

Hubungannya dengan SDK terletak pada posisinya sebagai elite politik sekaligus figur yang memiliki legitimasi historis-kultural. Ia bukan sekadar pejabat administratif, tetapi juga sosok yang mengaitkan diri dan dikaitkan dengan sejarah serta garis darah Pamoseang.

Ketika simbol-simbol itu dihadirkan dalam perhelatan politik, publik berhak berharap bahwa simbol tersebut akan diterjemahkan menjadi keberpihakan nyata. Jika tidak, kritik Benda menemukan relevansinya: ada risiko bahwa nilai sejarah dan pertalian moral hanya berhenti sebagai alat legitimasi.

Namun di titik yang sama, SDK juga memiliki peluang untuk memutus apa yang disebut Benda sebagai “pengkhianatan” itu.

Sebagai gubernur, ia memegang otoritas politik dan administratif untuk memastikan bahwa identitas dan sejarah tidak berhenti sebagai narasi, melainkan menjelma kebijakan konkret.

Tanggung jawab tersebut bukan semata beban moral personal, melainkan konsekuensi dari jabatan publik yang ia emban. Jabatan yang menuntut kesetiaan pada kepentingan warga, bukan sekadar pada simbol yang menguatkan posisi politiknya.

Darah, Janji, dan Sejarah

Dalam tradisi Pitu Ulunna Salu, gelar dan garis keturunan bukan sekadar simbol sosial. Ia adalah ikatan moral antara individu dan komunitasnya. Mengaitkan diri dengan Pamoseang, baik melalui sejarah keluarga maupun narasi politik, maka secara implisit mengandung makna tanggung jawab.