Pamoseang Menagih Janji SDK

Oleh: Ahmad Faisal (Pemuda Pamoseang)

TRIBUN-SULBAR.COM- Tiga abad silam, di Jenewa,  Jean-Jacques Rousseau menulis kalimat yang hingga kini terus dikutip. “Manusia dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana ia terbelenggu”. Sekitar 11.000 kilometer dari Jenewa, di Pamoseang, sebuah wilayah pegunungan di Mamasa, Sulawesi Barat, kalimat itu menemukan bentuk yang sangat konkret.

Belenggu di sini bukan rantai besi. Ia menjelma lumpur, tanjakan curam, dan jalan yang tak pernah benar-benar selesai.

Pamoseang bukan wilayah tanpa sejarah. Ia menyimpan jejak panjang peradaban Pitu Ulunna Salu, konfederasi adat yang telah membangun tata sosial dan kepemimpinan jauh sebelum republik ini berdiri.

Dari rangkaian perlawanan di Budong-Budong melawan kolonialisme Belanda, jejak sejarah kemudian terhubung ke Pamoseang, dengan Benteng Kayu Mangiwan sebagai simbol pertahanan rakyat yang tak ingin tunduk kepada penjajah.

Dalam garis sejarah itu, nama Pua’ Indaya atau Mangindaja dan Pua’ Paselleri menjadi penting. Keduanya bersaudara dan sama-sama terlibat dalam perjuangan di Budong-Budong. Setelah fase perlawanan itu, Pua’ Paselleri menikah dengan dara Pamoseang Ta Tipo, menetap dan berketurnan di Pamoseang. Dari persambungan inilah garis genealogis Pamoseang ditarik hingga ke generasi hari ini.

Di antara generasi itu, ada nama Suhardi Duka (SDK), Gubernur Sulawesi Barat hari ini. Ia memang tidak lahir di Pamoseang, tetapi memiliki pertalian darah yang jelas dengan wilayah ini, melalui kakeknya, Pua’ Indaya atau Mangindaja yang bersaudara dengan Pua’ Paselleri, tokoh yang kemudian menetap dan berketurunan di Pamoseang. Dari persaudaraan itulah keterhubungan genealogis SDK dengan Pamoseang ditarik hingga hari ini.

Meski tidak lahir di Pamoseang, identitas sebagai bagian dari Pamoseang tak pernah ia sangkal. Bahkan, dalam sejumlah perhelatan politik di Sulawesi Barat yang melibatkan dirinya, SDK beberapa kali mengundang tetua Pamoseang ke ke kediamanya di Mamuju. 

Undangan itu bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan simbolik bahwa keterikatan darah dijadikan bagian dari narasi politik yang terus dihidupkan.Masalahnya, sejarah tidak otomatis menjelma kebijakan.

Pada awal 2025, sesaat setelah dilantik, SDK mengumumkan prioritas pembangunan jalan Urekang–Mambi dengan alokasi Rp18 miliar dari APBD. Jalur ini disebut akan membuka isolasi sejumlah wilayah, termasuk Pamoseang. Angka itu terdengar tegas di podium. Ia menjanjikan akses, konektivitas, dan pengurangan ketimpangan.

Namun hingga awal 2026, janji itu belum menjejak tanah. Di Pamoseang, tak ada alat berat, tak ada pembangunan fisik yang terlihat. Jalan tetap berlumpur. Jarak tetap panjang. Dan sudah lima kali warga harus menandu orang sakit menuju Puskesmas Mambi karena kendaraan darurat tak mampu menembus medan.

Mereka ditandu bukan karena adat. Bukan karena romantisme tradisi. Mereka dipikul karena negara belum berhasil menghadirkan jalan yang layak.

Bagi warga, Rp18 miliar bukan sekadar angka fiskal. Ia adalah simbol hidup dan mati. Ia berarti ambulans yang bisa masuk kampung tanpa berhenti di batas lumpur. Ia berarti ibu hamil tak lagi melahirkan di tengah perjalanan. Ia berarti waktu tempuh yang dipangkas, risiko yang dikurangi.

Setahun tanpa perubahan bukan waktu yang netral. Ia adalah satu tahun tambahan risiko. Satu tahun di mana harapan dipaksa berjalan kaki.

Kekerasan yang Tak Berseragam

Kondisi Pamoseang dapat dibaca melalui konsep kekerasan struktural yang diperkenalkan sosiolog Norwegia Johan Galtung. Kekerasan ini tidak hadir dalam bentuk senjata atau bentrokan fisik. Ia bekerja melalui sistem, kebijakan, dan pembiaran yang membuat sebagian warga terus-menerus dirugikan.