Kemenhaj Belum Dapat Legitimasi Sosial

Inovasi teknologi, integrasi data jamaah, serta penguatan peran petugas haji berbasis kompetensi harus menjadi prioritas, bukan sekadar jargon.

Sebagai kementerian baru, Kemenhaj memang berhak meminta waktu. Namun waktu publik tidaklah tak terbatas.

Setiap musim haji yang berlalu tanpa perbaikan berarti akumulasi kekecewaan. Masyarakat hari ini tidak lagi mudah terpesona oleh narasi perubahan; mereka menagih bukti.

Jika Kemenhaj ingin mendapatkan legitimasi sosial, maka fokus ke depan harus jelas: berhenti terlalu lama menoleh ke belakang, dan mulai melangkah cepat ke depan.

Evaluasi masa lalu cukup dijadikan pelajaran, bukan panggung utama. Yang dibutuhkan jamaah adalah inovasi, kepastian, dan kinerja—bukan sekadar kritik dan idealisme administratif.(*)