Komika, Antara Edukasi Politik dan Etika Bertutur

Komika akhirnya berperan sebagai aktor politik non formal. Posisi yang walaupun mereka tidak terlibat dalam gelanggang perebutan kekuasaan dan akses langsung dalam pembuatan kebijakan, mereka mampu mempengaruhi persepsi publik.

Hanya saja framing tidak selalu ditafsirkan secara seragam oleh semua orang. Latar belakang sosial, nilai budaya, dan pengalaman pribadi audiens memengaruhi cara mereka memahami sebuah frame.

Candaan yang oleh sebagian orang dipandang sebagai kritik sosial yang cerdas, bisa dibaca oleh kelompok lain sebagai bentuk ketidakpekaan atau bahkan pelecehan. Di sinilah komedi politik kerap berhadapan dengan tudingan melanggar etika bertutur.

Pada panggung Mens Rea terlihat Panji berusaha menggugah kesadaran dan melakukan edukasi politik.

Sejak awal misalnya Pandji menyapa, “Selamat malam atasan presiden Republik Indonesia.” Sapaan ini menyiratkan pesan bahwa presiden bukan penguasa melainkan pelayan dan harus bersungguh-sungguh mengabdikan dirinya demi kepentingan rakyat. Bukan justru mengedepankan kepentingan elit, koalisi, keserakahan dan seterusnya.

Sebaliknya pada closing statement tayangan Mens Rea, Panji kembali menutup dengan pesan bahwa rakyat penting untuk tidak sekedar terlibat tapi juga cerdas dalam memainkan peran strategisnya dalam sistem politik karena menggantungkan harapan tanpa daya kritis untuk mengawal pemerintah akan menjadikan pemerintah yang jauh dari keberpihakan pada rakyatnya. “Polisi membunuh, tentara berpolitik, presiden mau maafkan koruptor, wakil presiden kita Gibran!”

Persimpangan Kebebasan dan Etika

Di sini komika sebagai aktor politik non formal perlu memperhatikan etika bertutur. Posisi yang menempatkan komika berada dipersimpangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Ada framing kritik tapi tidak selalu bisa dimaknai sebagai framing reflektif.

Pendidikan politik ala komika menuntut audiens yang kritis, mampu membedakan antara humor sebagai kritik dan humor sebagai penghinaan. Tanpa literasi semacam ini, komedi politik mudah terjebak dalam polarisasi antara bebas berekspresi dan tidak beretika.

Apresiasi tentu layak diberikan kepada para tokoh yang akhirnya dapat secara elegan memberikan reaksi atas materi lawakan Panji. Wapres yang hanya menggunakan lagu Panji dalam postingan laman media sosial pribadinya, menandakan beliau sudah tahu hiruk pikuk media sosial terkait kontroversi Mens Rea tapi bisa tetap dingin menanggapi.

Gubernur Jabar pun senada juga membuat pernyataan dingin yang disusul oleh Raffi Ahmad. Begitupun para tokoh ormas NU dan Muhammadiyah yang menyatakan diri tidak terlibat dari kelompok yang mengatasnamakan ormasnya yang membuat laporan polisi. Sebuah kesadaran berdemokrasi tingkat tinggi yang dicontohkan oleh para tokoh.

Di sisi lain kepekaan dari para komika dalam memperhatikan dampak sosial politik bahkan hukum yang mungkin muncul dari lawakannya penting diperhatikan.

Nilai ketimuran yang khas di Indonesia perlu dijunjung. Harapannya agar media edukasi politik bagi masyarakat dapat semakin beragam dan dinikmati oleh banyak segmen.(*)